Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

Temuan PPATK Soal Harta Kekayaan Pejabat, KPK Era Abraham Samad dan Agus Raharjdo Ngapain Saja?

SELASA, 28 FEBRUARI 2023 | 15:38 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) era Abraham Samad dan Agus Raharjdo dipertanyakan. Hal ini, menyusul tidak adanya tindak lanjut atas Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal adanya transaksi mencurigakan oleh pejabat negara, salah satunya pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa pihak PPATK telah mengirimkan LHA soal adanya transaksi mencurigakan oleh pejabat negara ke KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada 2012 lalu.

"Kalau ternyata PPATK telah meyerahkan LHA sejak 2012 yang lalu kepada KPK, maka ini perlu dipertanyakan, mengapa KPK pada era kepemimpinan Abraham Samad dan Agus Rahardjo tidak menindaklanjuti laporan LHA dari PPATK tersebut," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (28/2).

Pasalnya, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, publik bertanya-tanya lantaran pimpinan KPK era Abraham Samad dan Agus Rahardjo hanya diam terhadap temuan PPATK tersebut.

"Ke mana saja KPK pada era Abraham dan Agus pada waktu itu, kok seperti terlelap dengan adanya laporan LHA dari PPATK terkait harta Rafael Alun. Tentu ini sangat sensitif bagi publik," tuturnya.

Hal tersebut, kata Saiful, semakin memperburuk citra KPK era Abraham Samad dan Agus Rahardjo. Karena, era kepemimpinan keduanya kasus tersebut telah dilaporkan oleh PPATK, namun belum diungkap oleh keduanya.

"Tentu publik kecewa apabila pada era kepemimpinan Abraham Samad dan Agus sudah pernah dilaporkan terkait adanya ketidakwajaran harta kekayaan oknum pejabat pajak, namun hasilnya nihil," pungkas Saiful.

Populer

Inilah 3 Kandidat Kepala Badan Penerimaan Negara

Jumat, 02 Agustus 2024 | 16:13

Identitas Tersangka Korupsi Rp3,451 Triliun: Enam Petinggi LPEI, Satu Swasta

Kamis, 01 Agustus 2024 | 10:11

60 Pegawai Main Judol, Pimpinan KPK: Cuma Iseng

Jumat, 02 Agustus 2024 | 08:23

Edi Slamet Irianto, Kandidat Kepala BPN Berjuluk Hand of Midas

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 11:32

Putra Putri TNI-Polri Minta Polisi Tangkap Alvin Lim

Sabtu, 03 Agustus 2024 | 02:24

Ramalan Rocky Gerung: 30 Hari ke Depan Krisis Beras Berubah Jadi Krisis Sosial

Jumat, 02 Agustus 2024 | 22:43

BHS Kritisi Usul Muhadjir soal Opsi Nasi Jagung di Program Makan Gratis

Rabu, 07 Agustus 2024 | 02:44

UPDATE

Din Syamsuddin: PP 28/2024 Merusak Mental Anak Bangsa!

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 11:47

Pemerintah Kantongi Pajak Digital Rp26,75 Triliun Hingga Juli 2024

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 11:40

Anggaran Upacara HUT RI Bengkak, Jokowi Anggap Wajar

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 11:29

Pertamina Pastikan Pertamax Paling Terjangkau Dibanding Kompetitor

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 11:19

Pegasus Ciptakan Mobil Terbang yang Bisa Diparkir di Depan Rumah

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 11:10

Raja Charles Akhirnya Buka Suara, Minta Warga Saling Menjaga dan Menghormati

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 10:48

Penjualan Eceran Tumbuh 4,3 Persen di Juli 2024

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 10:40

Potensi Besar Sektor Pariwisata di Mimika Belum Tergarap

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 10:31

Menara Pemancar di IKN Pakai Konsep Kamuflase, Ini Penjelasan MTEL

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 10:24

Dimulai dari Monas, Kirab Merah Putih dan Naskah Proklamasi Terbang ke IKN

Sabtu, 10 Agustus 2024 | 10:18

Selengkapnya