Ketua Tuha Peut DPA PA, Malik Mahmud Al Haythar, saat menutup Mubes ke III PA di Hermes Hotel, Banda Aceh. Foto: Fauzan/RMOLAceh
Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh periode 2023-2028 diingatkan untuk terus memperjuangkan pelaksanaan Qanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.
"Pelaksanaan Qanun Bendera dan lambang Aceh Ini amat penting dan diutamakan," ujar Ketua Tuha Peut DPA Partai Aceh (PA), Malik Mahmud Al Haythar, saat penutupan Musyawarah Besar (Mubes) ke III PA di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Ahad malam (26/2).
Malik Mahmud yang saat ini menjabat Wali Nanggroe Aceh ini juga meminta pengurus DPA PA periode 2023-2028, yang kembali dipimpin oleh Muzakir Manaf alias Mualem, untuk tetap memperjuangkan implementasi butir-butir Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang sudah disepakati.
"Penting untuk kami ingatkan kepada pengurus Partai ke depan bahwa tanggungjawab utama Partai Aceh sebagai pengemban amanah untuk memperjuangkan dan mengawal implementasi MoU Helsinki semakin berat," ucap Malik, dikutip
Kantor Berita RMOLAceh.
Menurut Malik, sudah menjadi tugas utama PA untuk memperjuangkan dan mengawal implementasi MoU Helsinki demi tercapainya cita-cita dan keinginan bangsa Aceh. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh almarhum Wali Nanggroe Tgk Hasan Tiro.
"Pengurus Partai Aceh harus terus melakukan upaya perjuangan untuk mewujudkan implementasi MoU Helsinki sampai dengan tuntas serta realisasi seluruh poinnya terlaksana," tegasnya.
Malik juga meminta pengurus partai untuk memenangkan Partai Aceh dalam Pemilu dan Pilkada tahun 2024 mendatang di Aceh. Kemudian Partai Aceh juga harus melakukan upaya untuk memperkuat kelembagaan Komite Peralihan Aceh (KPA) dalam sistem Pemerintah Aceh.
Dalam penutupan Mubes III Partai Aceh ini turut hadir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh periode 2009-2014, Hasbi Abdullah; Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab alias Tu Sop; dan bekas Gubernur Aceh yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA), Irwandi Yusuf. Selain itu tampak hadir sejumlah pimpinan partai politik nasional maupun lokal.
