Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

Faktor GP Ansor dan Kekayaan Tak Wajar Pejabat Pajak Alasan Penganiayaan Mario Dandy Satrio ke David Disorot

MINGGU, 26 FEBRUARI 2023 | 20:16 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Antusias publik terhadap kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satrio terhadap Crystalino David Ozora disebabkan oleh beberapa alasan.

David sendiri adalah  putra kader Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jonathan Latumahina, sehingga melibatkan Banom Nahdlatul Ulama yang berisikan para pemuda. Dengan melibatkan GP Ansor, sorotan publik juga tertuju pada pejabat Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pandangan itu disampaikan oleh Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam setelah melihat adanya warganet yang mengulik habis-habisan data-data aset yang dimiliki oleh Alun.


"Pertama korban dari peristiwa ini menyangkut organisasi Ansor yang memiliki jejaring luas hingga pelosok tanah air," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (26/2).

Selanjutnya kata Saiful, pelaku merupakan anak dari pejabat pajak yang menunjukkan harta kekayaan orang tuanya di hadapan publik. Terakhir, harta yang dimiliki oleh pejabat pajak tersebut tergolong besar, sehingga pasti mendapatkan perhatian publik.

Di mana, berdasarkan data LHKPN di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harta Alun pada LHKPN 2021 sebesar sebesar Rp 56.104.350.289 (Rp 56,1 miliar). Harta yang dimiliki Alun tersebut tidak beda jauh dari harta yang dimiliki Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada LHKPN 2021, yakni sebesar Rp 58.048.779.283 (Rp 58 miliar).

"Saya melihat yang menimpa anak tersebut merupakan tindak pidana ringan biasa, publik tidak perlu terlalu berlebihan melihat kasus tersebut. Bahwa harus dikawal iya, namun juga banyak-banyak kasus lainnya yang juga perlu mendapatkan perhatian serius," pungkas Saiful.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya