Berita

Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira/Net

Politik

Jokowi Tak Bisa Paksakan Bangun Gedung di IKN, Ekonomi Rakyat Bisa Boncos

SABTU, 25 FEBRUARI 2023 | 15:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kondisi perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang dipantau Presiden Joko Widodo pada 3 hari lalu, sejak Rabu (22/2) hingga Jumat (24/2), yang mana belum ada satupun gedung yang berdiri, memang tak sesuai target yang ditetapkannya.

Keadaan ini tak lantas bisa diubah Jokowi dengan memaksakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan infrastruktur vital di IKN untuk fase pertama tahun ini.

Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira memperkirakan, kebijakan APBN harus dibuat prudent agar tak memberikan dampak boncos kepada kantong-kantong ekonomi masyarakat.


“APBN akan boros hanya untuk IKN. APBN jadi tidak memiliki ruang yang cukup untuk stimulus sektor ekonomi yang berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (25/2).

Di samping itu, Bhima juga melihat dampak ikutan yang akan terjadi apabila proyek pembangunan IKN dipaksakan Jokowi pada tahun ini. Yaitu, total utang atau liabilitas Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur, yaitu BUMN karya akan merugi.

Berdasarkan catatannya, pada tahun 2021 saja utang BUMN Karya sudah melonjak drastis. Bhima mencatat setidaknya 4 perusahaan plat merah di bidang pembangunan infrastruktur yang cekak.

Ia menguraikan, total utang BUMN Karya pada Kuartal III-2022 sudah tembus Rp 125,8 triliun, yang terdiri dari PT Waskita Karya Tbk Rp 82,40 triliun, PT PP (Persero) Tbk Rp 43,42 triliun, PT Wijaya Karya (persero) Tbk Rp 56,75 triliun, PT Adhi Karya Tbk Rp 31,58 triliun.

“Kalau mau digenjot dengan penugasan BUMN, siapa yang siap? Banyak BUMN karya sedang berdarah likuiditasnya, dan kerepotan mengurus proyek selain IKN. Jangan tambah beban BUMN karya,” demikian Bhima menutup. 

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya