Berita

Departemen Luar Negeri AS/Net

Dunia

AS Berlakukan Pembatasan Visa bagi 1.219 Anggota Militer Rusia

SABTU, 25 FEBRUARI 2023 | 06:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Amerika Serikat meluncurkan sanksi baru kepada Rusia dengan memberlakukan pembatasan visa bagi ribuan anggota militer Rusia.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Jumat (24/2), Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pembatasan visa dikenakan terhadap 1.219 anggota militer Rusia.

"Departemen mengumumkan langkah-langkah untuk memberlakukan pembatasan visa pada 1.219 anggota militer Rusia atas tindakan yang mengancam atau melanggar kedaulatan, integritas wilayah, atau kemerdekaan politik Ukraina," bunyi pernyataan itu, seperti dikutip dari Urdupoint.


Pejabat militer yang masuk dalam daftar pembatasan visa di antaranya adalah Atryom Gorodilov, Alexey Bulgakov dan Alexander Vasilyev.

"Di bawah otoritas ini, Gorodilov, Bulgakov, dan Vasilyev, serta anggota keluarga dekat mereka, tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Amerika Serikat," kata Departemen.

Langkah ini menyusul keputusan pada Januari lalu di mana  Departemen Luar Negeri melarang masuk  531 anggota militer Rusia ke wilayah AS.

Selain anggota militer, pembatasan visa juga dikenakan terhadap puluhan pejabat Rusia dan sembilan menteri.

Di antaranya adalah Gubernur Wilayah Arkhangelsk Alexander Tsybulsky, Gubernur Wilayah Khabarovsk Mikhail Degtyaryov, Menteri Olahraga Oleg Matytsin, Menteri Kebudayaan Olga Lyubimova, Menteri Energi Nikolay Shulginov, dan Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Anton Kotyakov.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya