Berita

Departemen Luar Negeri AS/Net

Global

AS Berlakukan Pembatasan Visa bagi 1.219 Anggota Militer Rusia

SABTU, 25 FEBRUARI 2023 | 06:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Amerika Serikat meluncurkan sanksi baru kepada Rusia dengan memberlakukan pembatasan visa bagi ribuan anggota militer Rusia.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Jumat (24/2), Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pembatasan visa dikenakan terhadap 1.219 anggota militer Rusia.

"Departemen mengumumkan langkah-langkah untuk memberlakukan pembatasan visa pada 1.219 anggota militer Rusia atas tindakan yang mengancam atau melanggar kedaulatan, integritas wilayah, atau kemerdekaan politik Ukraina," bunyi pernyataan itu, seperti dikutip dari Urdupoint.


Pejabat militer yang masuk dalam daftar pembatasan visa di antaranya adalah Atryom Gorodilov, Alexey Bulgakov dan Alexander Vasilyev.

"Di bawah otoritas ini, Gorodilov, Bulgakov, dan Vasilyev, serta anggota keluarga dekat mereka, tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Amerika Serikat," kata Departemen.

Langkah ini menyusul keputusan pada Januari lalu di mana  Departemen Luar Negeri melarang masuk  531 anggota militer Rusia ke wilayah AS.

Selain anggota militer, pembatasan visa juga dikenakan terhadap puluhan pejabat Rusia dan sembilan menteri.

Di antaranya adalah Gubernur Wilayah Arkhangelsk Alexander Tsybulsky, Gubernur Wilayah Khabarovsk Mikhail Degtyaryov, Menteri Olahraga Oleg Matytsin, Menteri Kebudayaan Olga Lyubimova, Menteri Energi Nikolay Shulginov, dan Menteri Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial Anton Kotyakov.

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

KPK Bongkar Dugaan Akal-akalan Cukai Rokok PT Djarum Sejak 2010

Senin, 02 November 2026 | 15:43

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Demi Keamanan, Kapolri Patut Didukung Usut Dugaan Penyadapan Terhadap Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 16:34

Potensi Wisata Besar Belum Dongkrak Ekonomi Sabang

Kamis, 05 November 2026 | 16:27

Pertamina Drilling Gandeng Halliburton Perkuat Operasional Migas di Timteng

Kamis, 05 November 2026 | 16:12

DPR Taruh Harapan di Pundak Suyudi dan Jajaran Usut Tuntas Kasus Listyo Sigit Dkk

Kamis, 05 November 2026 | 16:00

Bobolnya Lapis Pengaman Presiden

Kamis, 05 November 2026 | 15:48

Ekonomi Aceh Tetap Tumbuh Positif Meski Dihantam Bencana

Kamis, 05 November 2026 | 15:46

BPS: Pengangguran RI Berkurang 77 Ribu Orang per Agustus 2026

Kamis, 05 November 2026 | 15:38

Pertamina Hulu Energi Catat Torehan Manis Jelang Akhir Tahun

Kamis, 05 November 2026 | 15:33

ABP: Rakyat Tetap Berdiri Bersama Presiden Prabowo

Kamis, 05 November 2026 | 15:28

Jokowi Keberatan Roy Suryo Minta Ijazah Diperiksa Lagi

Kamis, 05 November 2026 | 15:22

Selengkapnya