Berita

Presiden Joko Widodo di titik nol Ibu Kota Nusantara (IKN)/Net

Politik

BUMN Karya Terlilit Utang, Jokowi Tak Bisa Paksakan Pembangunan IKN

SABTU, 25 FEBRUARI 2023 | 04:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pembangunan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh pemerintah, khususnya mengenai target pada tahun 2023 yang diharapkan Presiden Joko Widodo, tidak bisa direalisasikan karena belum ada satupun gedung pemerintahan yang berdiri.

Secara hitung-hitungan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang direncanakan terbangun pada Januari 2023 oleh Presiden Jokowi tidak masuk akal, dan juga tidak bisa dipaksakan mengingat kondisi keuangan negara saat ini belum stabil.

“Kalau mau digenjot dengan penugasan BUMN, siapa yang siap? Banyak BUMN Karya sedang berdarah likuiditasnya, dan kerepotan mengurus proyek selain IKN,” ujar Direktur Center of Economic and Law Studie (Celios), Bhima Yudhistira kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/2).

Ia mengurai, terdapat empat BUMN Karya yang mengalami lilitan utang. Bahkan tercatat, jumlah total utang BUMN Karya mencapai Rp 125,8 triliun pada Kuartal III-2022.

Jika dirinci dari jumlah total itu, utang terbanyak ada di  PT Waskita Karya Tbk sebesar Rp 82,40 triliun, PT PP (Persero) Tbk Rp 43,42 triliun, PT Wijaya Karya (persero) Tbk Rp 56,75 triliun, dan PT Adhi Karya Tbk Rp 31,58 triliun.

Melihat beban utang empat BUMN Karya tersebut, Bhima menilai dampak serius, apabila pembangunan IKN dipaksakan, itu ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“APBN akan boros hanya untuk IKN. APBN jadi tidak memiliki ruang yang cukup untuk stimulus sektor ekonomi yang berdampak langsung ke masyarakat,” tuturnya.

Maka dari itu, kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan IKN akan mengubah pandangan masyarakat terhadap citra pemerintahan dan juga Presiden Jokowi.

“Tekanan likuiditas dan naiknya beban utang BUMN karya. Memunculkan distrust bagi investor untuk kerjasama proyek infrastruktur dengan BUMN,” demikian Bhima menambahkan.

Populer

Formula E Diwarnai Aksi Kekerasan Rombongan Pejabat Songong

Sabtu, 03 Juni 2023 | 19:03

Gagal Jadi Bupati, Adik Ipar Gubernur Sumsel Nyaleg DPR RI Lewat PDIP

Kamis, 01 Juni 2023 | 17:28

Ejek Tentara Rusia Badut, Bos Wagner Ogah Perang Lagi di Ukraina

Kamis, 01 Juni 2023 | 19:58

Yosef Nggarang Ungkap ada Sosok yang Patut jadi Tersangka Kasus Korupsi BTS Kominfo

Rabu, 31 Mei 2023 | 20:25

Denny Indrayana Kembali Berbagi Bocoran, Dua Menteri Nasdem Bakal Dieksekusi?

Sabtu, 03 Juni 2023 | 10:30

Kecewa Batal Dapat Sembako, Warga Kota Bumi Lampura Tegaskan Tak Akan Pilih Ganjar

Sabtu, 03 Juni 2023 | 04:21

Jokowi Kewalahan Bila SBY Turun Gunung Dukung Surya Paloh Menangkan Anies Baswedan

Sabtu, 03 Juni 2023 | 00:22

UPDATE

Siap Dihukum, Luhut: Saya Seorang Perwira Kopassus

Kamis, 08 Juni 2023 | 12:59

FBI Memperingatkan Masyarakat, AI Banyak Digunakan untuk Penipuan dan Pemerasan

Kamis, 08 Juni 2023 | 12:57

Akses Silon Terbatas, KPU Minta Bawaslu Pantau Verifikasi Bacaleg Langsung

Kamis, 08 Juni 2023 | 12:43

Terlilit Utang, Surat Kabar Telegraph Inggris akan Dijual Seharga Rp 9,5 Triliun

Kamis, 08 Juni 2023 | 12:43

Rakernas III PDIP Ditutup Pidato Megawati

Kamis, 08 Juni 2023 | 12:22

Usut Korupsi di PT Antam, KPK Panggil Komut PT Indonesia Alumunium Alloy

Kamis, 08 Juni 2023 | 12:19

Akibat Konflik, 70 Anak di Panti Asuhan Sudan Meninggal Kelaparan

Kamis, 08 Juni 2023 | 12:16

Tidak Boleh Masuk Ruang Sidang, Pendukung Haris Azhar Bentrok dengan Polisi

Kamis, 08 Juni 2023 | 11:58

Kejagung Sita 11,7 Hektare Tanah Berlatar Lautan Milik Johnny G Plate

Kamis, 08 Juni 2023 | 11:57

Kasus Tukin Ditjen Minerba, Tersangka Rokhmat Annashikhah Diperiksa KPK

Kamis, 08 Juni 2023 | 11:47

Selengkapnya