Berita

Presidium FSPP, Fikri Anidzar Albar saat aksi unjuk rasa di depan kantor Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis kemarin (23/2)/Ist

Politik

Kasus Ijazah Palsu Politisi Demokrat di SP3 Ferdy Sambo, FSPP Tuntut Bareskrim Usut Tuntas

JUMAT, 24 FEBRUARI 2023 | 23:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dugaan adanya penggunaan ijazah palsu oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Selatan sekaligus Bupati Kabupaten Lahat, Cik Ujang, dibawa Forum Solidaritas Peduli Pendidikan (FSPP) ke Bareskrim Polri.

Presidium FSPP Fikri Anidzar Albar menjelaskan, kasus ijazah palsu Cik Ujang pernah dihentikan atau dikeluarkan SP3 yang ditandatangani oleh mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, saat masih menjabat Dirtipidum pada 6 April 2020.

“Kami menyesali dan mempertanyakan SP3 terhadap laporan dugaan ijazah palsu Cik Ujang, mungkin karena dulu yang menangani adalah Ferdy Sambo yang punya track record jelek selama menjadi polisi,” ujar Fikri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/2).


Fikri menduga, berhentinya pengusutan kasus ijazah palsu Cik Ujang lantaran ada upaya main mata oleh yang bersangkutan dengan Ferdy Sambo. Sehingga, pihaknya memasukkan kembali pengaduan ke Bareskrim Polri terkait kasus ini.

“Ini merupakan pelanggaran pidana yang harus segera diproses oleh aparat kepolisian,” sambungnya.

Maka dari itu, Fikri mengungkapkan bahwa FSPP juga telah melakukan unjuk rasa di depan kantor Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis kemarin (23/2), untuk menuntut pihak kepolisian mengusut tuntas dugaan penggunaan ijazah palsu Cik Ujang.

“Dengan adanya kasus dugaan ijazah palsu yang digunakan Cik Ujang maka marwah pendidikan Indonesia seperti tidak ada harganya,” keluhnya.

“Tujuan pendidikan yang semestinya mencerdaskan anak bangsa dengan moral yang tinggi, namun hal itu tidak berlaku untuk Cik Ujang,” tambahnya menegaskan.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya