Berita

Presidium FSPP, Fikri Anidzar Albar saat aksi unjuk rasa di depan kantor Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis kemarin (23/2)/Ist

Politik

Kasus Ijazah Palsu Politisi Demokrat di SP3 Ferdy Sambo, FSPP Tuntut Bareskrim Usut Tuntas

JUMAT, 24 FEBRUARI 2023 | 23:45 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dugaan adanya penggunaan ijazah palsu oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Selatan sekaligus Bupati Kabupaten Lahat, Cik Ujang, dibawa Forum Solidaritas Peduli Pendidikan (FSPP) ke Bareskrim Polri.

Presidium FSPP Fikri Anidzar Albar menjelaskan, kasus ijazah palsu Cik Ujang pernah dihentikan atau dikeluarkan SP3 yang ditandatangani oleh mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, saat masih menjabat Dirtipidum pada 6 April 2020.

“Kami menyesali dan mempertanyakan SP3 terhadap laporan dugaan ijazah palsu Cik Ujang, mungkin karena dulu yang menangani adalah Ferdy Sambo yang punya track record jelek selama menjadi polisi,” ujar Fikri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/2).


Fikri menduga, berhentinya pengusutan kasus ijazah palsu Cik Ujang lantaran ada upaya main mata oleh yang bersangkutan dengan Ferdy Sambo. Sehingga, pihaknya memasukkan kembali pengaduan ke Bareskrim Polri terkait kasus ini.

“Ini merupakan pelanggaran pidana yang harus segera diproses oleh aparat kepolisian,” sambungnya.

Maka dari itu, Fikri mengungkapkan bahwa FSPP juga telah melakukan unjuk rasa di depan kantor Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Kamis kemarin (23/2), untuk menuntut pihak kepolisian mengusut tuntas dugaan penggunaan ijazah palsu Cik Ujang.

“Dengan adanya kasus dugaan ijazah palsu yang digunakan Cik Ujang maka marwah pendidikan Indonesia seperti tidak ada harganya,” keluhnya.

“Tujuan pendidikan yang semestinya mencerdaskan anak bangsa dengan moral yang tinggi, namun hal itu tidak berlaku untuk Cik Ujang,” tambahnya menegaskan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya