Jurnalis dari surat kabar Dainik Dinkal saat melakukan aksi protes pada Senin, 20 Febuari 2023/VOA
Penutupan satu-satunya surat kabar partai oposisi utama Bangladesh pada pekan ini memicu kemarahan dari komunitas media dan kelompok ham internasional.
Di bawah pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina menjelang pemilu, surat kabat Dainik Dinkal, yang aktif mengkritik pemerintah itu telah ditangguhkan operasinya dengan berbagai alasan yang telah memicu banyaknya kecaman.
Salah satu yang turut mengecam adalah Carlos Martinez de la Serna, Direktur Program dari Committee to Protect Journalist (CPJ) yang berbasis di New York. Ia mengeluarkan tanggapannya kepada pemerintah Bangladesh atas penutupan media tersebut.
"Penutupan Dainik Dinkal adalah serangan terang-terangan terhadap kebebasan media menjelang pemilu nasional Bangladesh pada Januari 2024," kata Serna.
Menurutnya, tindakan tersebut juga telah mencederai prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh negara itu. Ia pun mendesak pembukaan kembali media kritis terakhir yang tersisa di Dhaka itu.
"Kami meminta Dewan Pers Bangladesh untuk meninjau kembali peraturannya dan menjunjung tinggi arus informasi yang bebas," kata Serna dalam pernyataan CPJ.
Seperti dimuat
VOA News pada Jumat (24/2), sejak Januari pemerintah di bawah PM Hasina telah menutup 191 portal berita yang dituduh menyebarkan propaganda melawan negara, dengan ratusan orang dan jurnalis ditangkap dan didakwa karena telah merugikan citra negara.
Tindakan tersebut dikecam oleh wakil presiden advokasi dan litigasi internasional di Hak Asasi Manusia Robert F. Kennedy, Angelita Baeyens, ia menentang kebebasan pers yang direnggut oleh pemerintah Hasina, menjelang pemilu 2024.
"Pemilu yang bebas dan adil juga membutuhkan ruang publik yang terbuka dan media yang bebas, termasuk media yang memiliki garis editorial oposisi," kata Baeyens kepada VOA.
Saat ini, sebagian besar media yang beroperasi di negara itu telah dikendalikan oleh kelompok bisnis pro-pemerintah, yang jarang menerbitkan berita-berita yang menyoroti pemerintahan PM Hasina. Hal tersebut membuat pemerintah yang berkuasa mendapatkan pandangan negatif dari internasional.
