Berita

Kepala BP2MI Benny Rhamdani/Net

Politik

Gandeng Pondok Pesantren, BP2MI Sosialisasi Perangi Sindikat Penempatan PMI Ilegal

JUMAT, 24 FEBRUARI 2023 | 00:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kesungguhan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dalam upaya merubah mindset publik terus dilakukan. Salah satunya, BP2MI menggandeng Pondok Pesantren Wadhatul Tauhid, menggelar sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Dahulu kita mengenal istilah TKI atau TKW sekarang disebut BP2MI dan dipatenkan dengan istilah PMI (Pekerja Migran Indonesia). Sebutan ini tentu lebih manusiawi," ujar Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengawali sambutan dalam sosialisasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/2).

Belakangan, dikatakan Benny, masyarakat juga mendapatkan berita terkait PMI di Timur Tengah yang bekerja di sektor pekerja rumah tangga, bukan pembantu rumah tangga. Katanya, PMI yang bekerja tidak sesuai penempatan itu adalah korban sindikat yang diberangkat secara tidak resmi oleh calo.


Benny menegaskan di hadapan ratusan warga santri bahwa nasib kurang baik yang memakan tumbal bagi PMI itulah, yang sedang diperangi. Menurutnya, PMI menjadi korban kerakusan sindikat yang seharusnya dihentikan.

"Saya minta Bapak, Ibu, Santriawan, dan Santriwati ambil bagian melaporkan jika ada calo yang datang ke desa untuk merekrut PMI. Karena kami sedang memerangi. Kasihan korban PMI yang dianiaya di Luar Negeri itu karena berangkatnya tidak resmi," tuturnya.

Benny juga memaparkan tentang perubahan besar yang dilakukan BP2MI saat ini. Menghentikan praktik jahat yang dilakukan sindikat, maka BP2MI menggiatkan sosialisasi ke kampung kampung.

Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Pondok Pesantren Wadhatul Tauhid KH Ade Ahmad Hidayatulloh menyampaikan apresiasi atas pembekalan wawasan bagi santri seputar PMI.

"Warga ponpes tentu sangat membutuhkan pendidikan seperti ini. Agar kita tau seperti apa sindikat bekerja merekrut PMI," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya