Berita

Ketum Nasdem, Surya Paloh, dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai melakukan pertemuan di kantor DPP Demokrat/RMOL

Politik

Jika Proporsional Tertutup Disahkan, Surya Paloh Khawatir Terjadi Instabilitas

RABU, 22 FEBRUARI 2023 | 16:08 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kekhawatiran akan terjadi instabilitas terus muncul kalau sistem pemilu proporsional tertutup yang kini tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) disahkan.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat jumpa pers usai menggelar pertemuan tertutup bersama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan jajaran di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (22/2).

“Jadi, di luar sesuatu yang barangkali kemampuan akal sehat kami, dan kami bisa menyatakan, prediksi kami, mudah-mudahan kami salah, mudah-mudahan Demokrat dan Nasdem salah, ancaman stabilitas jangan sampai terjadi,” tutur Paloh.


Menurut Surya Paloh, sangat disayangkan jika stabilitas dan kondusivitas yang telah terciptakan oleh suksesnya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin berubah hanya karena kembali menggunakan sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024 nanti.

“Sebagai anggota koalisi pemerintahan, Nasdem berkomitmen dan menjaga penuh perjalanan daripada seluruh prestasi yang dicapai, tidak rusak oleh satu dan lain hal,” tegasnya.

Namun begitu, Surya Paloh bersyukur 8 fraksi yang ada di DPR RI sepakat untuk mempertahankan sistem proporsional terbuka. Tak hanya itu, ia juga bersyukur pemerintah mendukung hal tersebut.

“Kami bersyukur juga bahwasanya sikap pemerintahan tegas, bersama dengan DPR bersama dengan 8 fraksi yang ada di DPR ri menyatakan kesepakatan untuk lebih memberikan ruang, mendukung sikap mempertahankan sistem proporsional terbuka,” pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya