Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo menandatangani dokumen pembagian kekuasaan dengan gerakan pro-demokrasi Sudan dan dewan militer yang berkuasa di Khartoum, Sudan, 17 Juli 2019/Net
Rasa sesal disampaikan Mohammed Hamdan Dagalo, salah satu jenderal tinggi Sudan yang memimpin kudeta terhadap pemerintah transisi negara itu pada 2021, menyebut pengambilalihan itu sebagai sebuah kesalahan.
Dalam pidato yang disampaikan akhir pekan lalu, Dagalo, yang memimpin paramiliter negara yang dikenal sebagai Pasukan Dukungan Cepat, mengatakan bahwa dia menyesali tindakan yang ia lakukan.
“Di sekolah kehidupan, saya belajar banyak," kata Dagalo, seperti dikutip dari Africa News, Selasa (21/2).
“Salah satu pelajaran terpenting adalah bahwa jalan lama Sudan tidak adil dan disesalkan. Jadi ketika saya melihat pemuda dan pemudi Revolusi Desember yang gemilang, saya tidak ragu untuk berdiri bersama mereka melawan ketidakadilan rezim yang mati, tiraninya dan korupsi. Saya ingin berbagi keinginan mereka untuk berubah menjadi lebih baik dan membangun Sudan," klaimnya.
Ia memaparkan bagaimana ia berusaha akan menjadi lebih baik setelah semua kesalahan yang ia lakukan. Kesalahan terbarunya adalah kudeta 25 Oktober, yang dikatakannya tidak membawa hasil apa pun seperti yang diharapkannya saat itu untuk menjadi sebuah jalan keluar dari kemacetan politik.
Ia juga mengaku akan kembali ke hal yang benar dan akan meninggalkan kekuasaan politik untuk kemudian menyerahkannya kepada transisi otoritas sipil.
Sudan terjerumus ke dalam kekacauan sejak tokoh militer terkemuka negara itu, Jenderal Abdel-Fattah Burhan, memimpin kudeta pada Oktober 2021. Kudeta itu menggagalkan transisi demokrasi negara itu setelah penggulingan mantan presiden Omar al-Bashir pada 2019.
Dalam mosi yang berusaha untuk mengakhiri kebuntuan, militer Sudan dan salah satu kelompok pro-demokrasi utama negara itu, Pasukan untuk Deklarasi Kebebasan dan Perubahan, menandatangani kesepakatan kerangka kerja pada 5 Desember yang berjanji untuk membentuk pemerintahan sipil baru dan menghapus militer dari kekuatan.
Kesepakatan itu hanya menawarkan gambaran kasar tentang bagaimana negara itu akan melanjutkan transisinya menuju demokrasi dan telah ditolak oleh beberapa kekuatan politik besar.
Ini juga menghindari isu-isu politik yang sensitif tentang keadilan transisional dan rincian tentang reformasi militer. Dagalo dan Burhan sama-sama berjanji untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil lain setelah kudeta, tetapi tidak jelas kapan atau bagaimana.
Dalam pidato Minggu, Dagalo menegaskan kembali hal tersebut. Dia mengatakan ingin meninggalkan kekuasaan politik dan menyerahkannya kepada otoritas sipil.
