Berita

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty/Net

Politik

Cegah Pelanggaran di Internet, Bawaslu Buat Program Jarimu Awasi Pemilu

SELASA, 21 FEBRUARI 2023 | 19:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Langkah preventif terjadinya dugaan pelanggaran dan atau sengketa proses Pemilu 2024, khususnya di ranah internet, diaktualisasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan membuat program Jarimu Awasi Pemilu.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menjelaskan, Jarimu Awasi Pemilu dirancang sebagai media untuk melakukan pertukaran informasi, penguatan literasi digital, merespons cepat berbagai bentuk disinformasi, cek fakta, serta layanan aduan konten.

“(Program) Jarimu Awasi Pemilu diluncurkan Bawaslu pada 7 Februari 2023. Sejak diluncurkan hingga kini, jumlah anggota Jarimu Awasi Pemilu sudah mencapai 57.500 orang,” ujar Lolly dalam keterangan tertulisnya yang diperoleh Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/2).


Lolly merinci, anggota Jarimu Awasi Pemilu itu tersebar di 34 provinsi Indonesia dengan jumlah yang variatif. Namun, jumlah anggota terbanyak berada di Jawa Timur, yakni 16.632 anggota.

“Dalam ranah pertukaran informasi pengawasan pemilu, sudah ada sebanyak 3.800 percakapan forum,” sambung Lolly menjelaskan.

Bawaslu berharap, publik bisa ikut menjadi anggota Jarimu Awasi Pemilu, yaitu dengan cara registrasi di link: https://jarimuawasipemilu.bawaslu.go.id/, dan selanjutnya bisa langsung mendaftar serta nanti akan ada verifikasi di email untuk login.

Lebih lanjut, Lolly mengimbau kepada publik dan seluruh penyelenggara pemilu semua tingkatan dapat ikut meramaikan forum percakapan dengan konten atau informasi yang bersikap edukatif. Tujuannya, agar bisa tersebar informasi positif yang mendidik dan mencerahkan.

“Jarimu Awasi Pemilu juga dilengkapi dengan kolom aduan. Jika ada yang menemukan konten negatif atau disinformasi, pengguna Jarimu Awasi Pemilu bisa menyampaikan aduan,” urainya.

“Bawaslu nanti akan langsung menganalisis serta meneruskan kepada pihak-pihak yang mempunyai wewenang. Di Jarimu Awasi Pemilu juga ada menu Cek Fakta. Publik bisa melakukan cek fakta atas informasi yang beredar,” demikian Lolly menambahkan.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya