Berita

Ketua DPP Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya/RMOL

Politik

Bawaslu Minta Masjid Tidak jadi Arena Politik, Mustofa Nahrawardaya: Partai Umat Taat Aturan

SELASA, 21 FEBRUARI 2023 | 14:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sanggahan disampaikan Partai Ummat atas pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, yang mewanti-wanti agar peseta pemilu tidak menggunakan tempat ibadah sebagai arena politik atau tempat sosialisasi atau kampanye pemilu.

Ketua DPP Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya menyatakan, partai politik (parpol) yang didirikan tokoh reformasi, Amien Rais ini tidak akan melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.

“Sejak Partai Ummat berdiri sampai saat ini, sepertinya Partai Ummat tidak pernah mengajak kampanye di Masjid. Karena Partai Ummat itu taat aturan,” ujar Mustofa kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/2).


Ia menegaskan, Partai Ummat didirikan bukan untuk melanggar aturan, termasuk aturan soal kampanye yang menurutnya sudah sangat jelas, yaitu kampanye dilarang di dua tempat antara lain tempat ibadah dan tempat pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu.

“Memangnya Partai Ummat buta aturan? Tentu tidak. Siapa juga yang mau melawan aturan kampanye itu? Karena hal itu jelas-jelas merugikan Partai Ummat sendiri, jika melanggar aturan,” tambahnya.

Ketua Bawaslu RI sempat menyinggung aturan mengenai pelaksanaan kampanye maupun sosialisasi di tempat ibadah yang dilarang UU Pemilu.

Bagja menegaskan, kampanye di tempat ibadah bakal menjadi persoalan yang luar biasa. Sebabnya, penggunaan tempat ibadah yang menunjukkan keidentitasan satu agama malah akan memperkeruh suasana politik dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 nanti. Apalagi jika juga dilakukan pada saat sosialisasi.

“Jangan sampai nanti pada saat kampanye kita akan lihat tempat ibadah A capresnya A, tempat ibadah B capresnya B,” tuturnya.

“Apa yang akan terjadi dengan kerukunan kita ke depan kalau banyak orang yang melakukan kampanye melalui politisasi identitas, politisasi SARA, dan politisasi lain-lain,” demikian Bagja menyampaikan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

UPDATE

Tragedi Perlintasan Sebidang

Rabu, 29 April 2026 | 05:45

Operasi Intelijen TNI Sukses Gagalkan Penyelundupan Kosmetik Ilegal dari Malaysia

Rabu, 29 April 2026 | 05:26

Dedi Mulyadi Sebut ‘Ratu Laut Kidul’ jadi Komut Independen bank bjb

Rabu, 29 April 2026 | 04:59

Jalan Tengah Lindungi Pelaut Tanpa Matikan Usaha Manning Agency

Rabu, 29 April 2026 | 04:48

Terima Penghargaan BSSN, Panglima TNI Dorong Penguatan Pertahanan Siber

Rabu, 29 April 2026 | 04:25

Banjir Gol Terjadi di Parc des Princes, PSG Pukul Munchen 5-4

Rabu, 29 April 2026 | 03:59

Indonesia Menggebu Kejar Program Gizi Nasional Jepang

Rabu, 29 April 2026 | 03:45

Suasana Ekonomi Politik Mutakhir Kita

Rabu, 29 April 2026 | 03:28

Diplomasi Pancasila Alat Bernavigasi Indonesia di Tengah Badai Geopolitik

Rabu, 29 April 2026 | 02:59

Ekonom Bantah Logika Capaian Swasembada Pangan Mentan Amran

Rabu, 29 April 2026 | 02:42

Selengkapnya