Berita

Ketua DPP Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya/RMOL

Politik

Bawaslu Minta Masjid Tidak jadi Arena Politik, Mustofa Nahrawardaya: Partai Umat Taat Aturan

SELASA, 21 FEBRUARI 2023 | 14:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sanggahan disampaikan Partai Ummat atas pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, yang mewanti-wanti agar peseta pemilu tidak menggunakan tempat ibadah sebagai arena politik atau tempat sosialisasi atau kampanye pemilu.

Ketua DPP Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya menyatakan, partai politik (parpol) yang didirikan tokoh reformasi, Amien Rais ini tidak akan melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.

“Sejak Partai Ummat berdiri sampai saat ini, sepertinya Partai Ummat tidak pernah mengajak kampanye di Masjid. Karena Partai Ummat itu taat aturan,” ujar Mustofa kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/2).


Ia menegaskan, Partai Ummat didirikan bukan untuk melanggar aturan, termasuk aturan soal kampanye yang menurutnya sudah sangat jelas, yaitu kampanye dilarang di dua tempat antara lain tempat ibadah dan tempat pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu.

“Memangnya Partai Ummat buta aturan? Tentu tidak. Siapa juga yang mau melawan aturan kampanye itu? Karena hal itu jelas-jelas merugikan Partai Ummat sendiri, jika melanggar aturan,” tambahnya.

Ketua Bawaslu RI sempat menyinggung aturan mengenai pelaksanaan kampanye maupun sosialisasi di tempat ibadah yang dilarang UU Pemilu.

Bagja menegaskan, kampanye di tempat ibadah bakal menjadi persoalan yang luar biasa. Sebabnya, penggunaan tempat ibadah yang menunjukkan keidentitasan satu agama malah akan memperkeruh suasana politik dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 nanti. Apalagi jika juga dilakukan pada saat sosialisasi.

“Jangan sampai nanti pada saat kampanye kita akan lihat tempat ibadah A capresnya A, tempat ibadah B capresnya B,” tuturnya.

“Apa yang akan terjadi dengan kerukunan kita ke depan kalau banyak orang yang melakukan kampanye melalui politisasi identitas, politisasi SARA, dan politisasi lain-lain,” demikian Bagja menyampaikan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya