Berita

Ketua DPP Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya/RMOL

Politik

Bawaslu Minta Masjid Tidak jadi Arena Politik, Mustofa Nahrawardaya: Partai Umat Taat Aturan

SELASA, 21 FEBRUARI 2023 | 14:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sanggahan disampaikan Partai Ummat atas pernyataan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, yang mewanti-wanti agar peseta pemilu tidak menggunakan tempat ibadah sebagai arena politik atau tempat sosialisasi atau kampanye pemilu.

Ketua DPP Partai Ummat, Mustofa Nahrawardaya menyatakan, partai politik (parpol) yang didirikan tokoh reformasi, Amien Rais ini tidak akan melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.

“Sejak Partai Ummat berdiri sampai saat ini, sepertinya Partai Ummat tidak pernah mengajak kampanye di Masjid. Karena Partai Ummat itu taat aturan,” ujar Mustofa kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/2).


Ia menegaskan, Partai Ummat didirikan bukan untuk melanggar aturan, termasuk aturan soal kampanye yang menurutnya sudah sangat jelas, yaitu kampanye dilarang di dua tempat antara lain tempat ibadah dan tempat pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu.

“Memangnya Partai Ummat buta aturan? Tentu tidak. Siapa juga yang mau melawan aturan kampanye itu? Karena hal itu jelas-jelas merugikan Partai Ummat sendiri, jika melanggar aturan,” tambahnya.

Ketua Bawaslu RI sempat menyinggung aturan mengenai pelaksanaan kampanye maupun sosialisasi di tempat ibadah yang dilarang UU Pemilu.

Bagja menegaskan, kampanye di tempat ibadah bakal menjadi persoalan yang luar biasa. Sebabnya, penggunaan tempat ibadah yang menunjukkan keidentitasan satu agama malah akan memperkeruh suasana politik dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 nanti. Apalagi jika juga dilakukan pada saat sosialisasi.

“Jangan sampai nanti pada saat kampanye kita akan lihat tempat ibadah A capresnya A, tempat ibadah B capresnya B,” tuturnya.

“Apa yang akan terjadi dengan kerukunan kita ke depan kalau banyak orang yang melakukan kampanye melalui politisasi identitas, politisasi SARA, dan politisasi lain-lain,” demikian Bagja menyampaikan.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya