Berita

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza/Net

Politik

Bukan Kader PPP Tapi Bisa Intervensi Capres, Jokowi Dapat Balasan Utang Budi dari Mardiono?

SELASA, 21 FEBRUARI 2023 | 14:59 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Keran dukungan terhadap sosok Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk maju pada Pilpres 2024 turut dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu dibaca publik sejak pidato Jokowi pada momen perayaan hari kelahiran (Harlah) PPP, di ICE BSD City, Tangerang, Kamis kemarin (16/2).

Menurut pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, tanda-tanda tersebut ditunjukkan Jokowi secara tersirat. Bentuknya terlihat dari cara Jokowi menyapa Prabowo di awal pidatonya di momen Harlah PPP itu dengan embel-embel ”capres”.

“Jokowi memang bukan pejabat teras PPP, tetapi pengaruh Jokowi kepada PPP tidaklah kecil,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/2).


Efriza pun menganalisis posisi Jokowi yang bukan siapa-siapa di internal PPP, seharusnya tidak memiliki hak untuk menanyakan soal siapa capres yang akan didukung oleh partai politik (parpol) berlambang Ka’bah ini. Namun faktanya tidak demikian.

Sehingga, Efriza menduga ada unsur politis yang membuat Jokowi merasa berhak untuk ikut mengatur penentuan capres yang akan didukung PPP.

“Kehadiran Mardiono sebagai Plt Ketua Umum yang notabene adalah anggota Wantimpres, secara tidak langsung akan menghadirkan ikatan intervensi dalam bahasa 'hutang budi’,” tutup Efriza.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya