Berita

Representative Image/EPA

Dunia

Bangladesh Tutup Satu-satunya Surat Kabar Partai Oposisi

SELASA, 21 FEBRUARI 2023 | 08:30 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Salah satu surat kabar partai oposisi yang tersisa di Bangladesh, Dainik Dinkal, telah berhenti beroperasi, setelah pemerintah mengeluarkan surat penangguhan pada Senin (20/2).

Dainik Dinkal telah beroperasi selama lebih dari tiga dekade dengan ratusan jurnalis. Surat kabar yang berbahasa Bengali ini telah diperintahkan untuk tutup sejak 26 Desember lalu. Namun, media ini masih tetap menerbitkan surat kabarnya, usai mengajukan banding ke dewan pers yang dipimpin oleh seorang hakim pengadilan tinggi.

"Dewan menolak banding kami kemarin (Minggu), dan menegakkan perintah hakim distrik untuk menghentikan publikasi kami," kata redaktur pelaksana surat kabar, Shamsur Rahman Shimul Biswas.


Menurut surat perintah penutupan yang dimuat The Guardian, pemerintah mencabut izin media tersebut dengan dalih Dainik Dinkal telah melanggar undang-undang percetakan dan penerbitan negara.

Dewan mengatakan, pemilik penerbit itu, Tarique Rahman, penjabat kepala Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), merupakan seorang penjahat yang dihukum dan tinggal di luar negeri tanpa menyerahkan kendali pekerjaannya kepada orang lain. Namun, menurut pemimpin redaksi surat kabar itu mereka telah menunjuk penerbit baru, tetapi Dewan tetap menolak perubahan tersebut.

“Penutupan ini adalah bagian dari tindakan keras pemerintah terhadap perbedaan pendapat dan kebebasan berbicara,” kata Biswas.

Menanggapi penutupan ini, pemerintah asing termasuk AS telah menyatakan keprihatinannya tentang upaya Perdana Menteri Sheikh Hasina yang mencoba untuk membungkam kritik pers.

Menurut laporan intelijen, pada bulan lalu pemerintah Hasina telah memerintahkan untuk menutup 191 situs web yang dituduh menerbitkan "berita anti-negara".

Penutupan Dainik Dinkal, yang sering meliput berita yang jarang dilakukan oleh surat kabar yang dikendalikan pemerintah ini, dianggap semakin membuktikan bahwa Hasina tengah berupaya untuk membungkam kritik di negaranya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya