Berita

Representative Image/EPA

Dunia

Bangladesh Tutup Satu-satunya Surat Kabar Partai Oposisi

SELASA, 21 FEBRUARI 2023 | 08:30 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Salah satu surat kabar partai oposisi yang tersisa di Bangladesh, Dainik Dinkal, telah berhenti beroperasi, setelah pemerintah mengeluarkan surat penangguhan pada Senin (20/2).

Dainik Dinkal telah beroperasi selama lebih dari tiga dekade dengan ratusan jurnalis. Surat kabar yang berbahasa Bengali ini telah diperintahkan untuk tutup sejak 26 Desember lalu. Namun, media ini masih tetap menerbitkan surat kabarnya, usai mengajukan banding ke dewan pers yang dipimpin oleh seorang hakim pengadilan tinggi.

"Dewan menolak banding kami kemarin (Minggu), dan menegakkan perintah hakim distrik untuk menghentikan publikasi kami," kata redaktur pelaksana surat kabar, Shamsur Rahman Shimul Biswas.


Menurut surat perintah penutupan yang dimuat The Guardian, pemerintah mencabut izin media tersebut dengan dalih Dainik Dinkal telah melanggar undang-undang percetakan dan penerbitan negara.

Dewan mengatakan, pemilik penerbit itu, Tarique Rahman, penjabat kepala Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), merupakan seorang penjahat yang dihukum dan tinggal di luar negeri tanpa menyerahkan kendali pekerjaannya kepada orang lain. Namun, menurut pemimpin redaksi surat kabar itu mereka telah menunjuk penerbit baru, tetapi Dewan tetap menolak perubahan tersebut.

“Penutupan ini adalah bagian dari tindakan keras pemerintah terhadap perbedaan pendapat dan kebebasan berbicara,” kata Biswas.

Menanggapi penutupan ini, pemerintah asing termasuk AS telah menyatakan keprihatinannya tentang upaya Perdana Menteri Sheikh Hasina yang mencoba untuk membungkam kritik pers.

Menurut laporan intelijen, pada bulan lalu pemerintah Hasina telah memerintahkan untuk menutup 191 situs web yang dituduh menerbitkan "berita anti-negara".

Penutupan Dainik Dinkal, yang sering meliput berita yang jarang dilakukan oleh surat kabar yang dikendalikan pemerintah ini, dianggap semakin membuktikan bahwa Hasina tengah berupaya untuk membungkam kritik di negaranya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya