Berita

Seorang tentara Afghanistan menjaga bekas pangkalan udara Amerika Serikat di Bagram/Reuters

Dunia

Pulihkan Ekonomi, Taliban Berencana Ubah Pangkalan Militer Jadi Zona Bisnis

SENIN, 20 FEBRUARI 2023 | 16:10 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Taliban berencana akan mengubah beberapa bekas pangkalan militer Afghanistan yang pernah diduduki asing menjadi zona ekonomi bisnis untuk memulai proyek-proyeknya.

Keputusan itu telah diumumkan oleh penjabat Wakil Perdana Menteri untuk Urusan Ekonomi Mullah Abdul Ghani Baradar pada Minggu (19/2).

"Diputuskan bahwa Kementerian Perindustrian dan Perdagangan harus secara progresif menguasai pangkalan militer yang tersisa dari pasukan asing dengan maksud mengubahnya menjadi zona ekonomi khusus," kata Mullah Baradar.


Ia menambahkan bahwa percontohan zona ekonomi akan dimulai dari pangkalan militer di ibu kota Kabul dan provinsi Balkh utara.

Belum diketahui bagaimana rincian terkait rencananya itu. Namun, Taliban tengah berupaya untuk menghidupkan kembali perekonomian negara yang akan difokuskan pada perdagangan dan investasi.

Berdasarkan laporan BBC, Afghanistan memiliki sumber daya alam yang berlimpah, di antaranya gas alam, tembaga, dan tanah yang bernilai lebih dari 1 triliun dolar AS atau setara dengan Rp 15 kuadriliun. Namun, banyak cadangan sumber daya yang hingga kini belum dimanfaatkan Taliban, karena banyaknya kekacauan di negara tersebut.

Akan tetapi, awal tahun ini, Taliban telah berencana untuk menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan China yang ingin mengebor minyak di Afghanistan utara.

Meski Beijing belum secara resmi mengakui pemerintahan Taliban, namun negara itu menawarkan kesepakatan kepada Kabul, yang diduga memiliki kepentingan signifikan dan memanfaatkan sumber daya alam Kabul yang melimpah.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya