Citra penyelenggara pemilu, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), terancam buruk di mata publik. Penyebabnya, kerja lembaga ini pada tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024, dilanda isu dugaan kecurangan. Bahkan, sampai diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Ketua Komite Demokrasi (KoDE) Bali, Gede Suardana, menyayangkan adanya isu dugaan kecurangan dalam tahapan verfak parpol calon Peserta Pemilu Serentak 2024. Dalam pandangan Suardana, isu ini telah dipolitisasi oleh suatu kelompok.
Pasalnya, dalam sidang pemeriksaan DKPP pada awal bulan ini, terungkap bahwa posisi pelapor aduan yang dalam hal ini adalah anggota KPU Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Jack Stephen Seba, tidak menunjukkan fakta yang sebenarnya mengenai dugaan kecurangan lewat perilaku intimidatif oleh seorang anggota KPU RI.
“Kami menduga kelompok LSM yang membonceng oknum Komisioner KPU tersebut sedang menjalankan agenda politik tertentu,†ujar Suardana dalam keterangan tertulis yang diperoleh
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/2).
Suardana menyebutkan, materi Koalisi Kawal Pemilu Bersih yang mewakili Jack Stephen Seba mengadukan anggota KPU RI, Idham Holik bersama 9 anggota KPU Daerah Sulawesi Utara kepada DKPP adalah tidak benar. Aduan ini terkait dugaan intimidasi yang disampaikan dałam Rapat Konsolidasi Nasional (Konsolnas) KPU se-Indonesia pada 2 Desember 2022.
“Bagaimana mungkin ribuan peserta merespons dengan tertawa lalu ada satu orang yang mengaku terancam? Terlalu dibuat-buat alasan tersebut,†tuturnya.
Maka dari itu, Suardana berharap DKPP sebagai lembaga peradilan etik penyelenggara pemilu bisa memutus perkara yang diadukan Jack Stephen Seba itu dengan objektif.
“Berharap DKPP tidak terjebak meladeni skenario pihak tertentu dengan memanfaatkan segelintir oknum komisioner daerah yang dijadikan alat untuk merusak citra penyelenggara pemilu secara keseluruhan,†tandas Suardana.
