Berita

Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choirie/Net

Politik

PDIP Ogah Gabung Koalisi Perubahan, Nasdem: Yang Penting Tak Umbar Fitnah

SENIN, 20 FEBRUARI 2023 | 11:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPP Partai Nasdem menanggapi santai sikap PDI Perjuangan yang ogah berkoalisi dengan Koalisi Perubahan (Nasdem-Demokrat-PKS). Sebab, semua warga negara Indonesia termasuk partai politik berhak menentukan pilihannya pada Pemilu 2024 nanti.

“Enggak apa-apa,” kata Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choirie, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta Senin (20/2).

Menurut Gus Choi, sapaan akrab Effendi Choirie, Nasdem mengusung Anies Baswedan karena ingin menawarkan solusi-solusi atas problem bangsa Indonesia di masa mendatang. Kalaupun ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan perubahan tersebut, tidak jadi masalah bagi Nasdem. Asalkan tidak mengumbar kebencian.


“Bukan mengumbar caci maki dan fitnah,” tegasnya.

Lagipula, lanjut Gus Choi, pihaknya siap mengikuti proses demokrasi yang berkualitas dengan mengedepankan aspek profesionalitas dan kualitas pada Pemilu 2024 mendatang.

“Semua instrumen alat negara bersikap netral. Penyelenggara pemilu bertindak profesional. Semua pihak membiarkan rakyat menggunakan hak pilihnya secara bebas,” pungkasnya.

Politikus PDIP, Masinton Pasaribu sebelumnya mengatakan, pihaknya membuka ruang untuk berkomunikasi bahkan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN, dan PPP. Pun dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digawangi Gerindra-PKB.

Namun, PDIP enggan kalau harus berkoalisi dengan Koalisi Perubahan yang dibentuk Nasdem, Demokrat, dan PKS.

“Kita bisa dengan teman-teman di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, bisa dengan teman-teman Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Tapi kalau dengan Koalisi Perubahan kayaknya mohon maaf,” kata Masinton dalam diskusi di Media Center DPR RI, Kamis (16/2).

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya