Berita

Presiden Joko Widodo tak seharusnya ikut menanyakan siapa capres-cawapres dari PPP/Net

Politik

Jokowi Bukan Ketum Parpol, Tak Pantas Intervensi Capres-Cawapres PPP

SENIN, 20 FEBRUARI 2023 | 10:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo tak seharusnya menanyakan siapa calon presiden dan calon wakil presiden dari Partai Persatuan Pembangunan dan Koalisi Indonesia Bersatu. Pasalnya, Jokowi bukanlah ketua umum partai politik, seperti Megawati Soekarnoputri.

“Jokowi kan memang bukan ketum parpol atau kader PPP,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (20/2).

Oleh karena itu, Ujang menilai Jokowi seperti sedang menunjukkan bahwa dirinya pengendali parpol, termasuk PPP dan KIB.


Padahal, menurut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, sikap kepala negara ingin ikut mengendalikan parpol justru tidak sehat bagi demokrasi di Tanah Air.

“Inilah rumitnya politik di kita, Jokowi bukan ketum, bukan kader, tapi bisa masuk ke wilayah parpol, bahkan mengintervensi parpol. Itu yang jadi persoalan di kita, seperti lingkaran setan setiap kekuasaan,” pungkasnya.

Pada acara puncak Harlah 50 tahun PPP yang digelar di Hall Sriwijaya, Ice BSD, Tangerang Selatan, Jumat (17/2), Presiden Joko Jokowi menanyakan siapa capres maupun cawapres yang akan diusung parpol berlambang Ka'bah itu pada Pemilu 2024.

“Urusan capres cawapres, saya mau bertanya, PPP ini calonnya siapa sih?” tanya Jokowi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya