Berita

Presiden Joko Widodo tak seharusnya ikut menanyakan siapa capres-cawapres dari PPP/Net

Politik

Jokowi Bukan Ketum Parpol, Tak Pantas Intervensi Capres-Cawapres PPP

SENIN, 20 FEBRUARI 2023 | 10:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo tak seharusnya menanyakan siapa calon presiden dan calon wakil presiden dari Partai Persatuan Pembangunan dan Koalisi Indonesia Bersatu. Pasalnya, Jokowi bukanlah ketua umum partai politik, seperti Megawati Soekarnoputri.

“Jokowi kan memang bukan ketum parpol atau kader PPP,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (20/2).

Oleh karena itu, Ujang menilai Jokowi seperti sedang menunjukkan bahwa dirinya pengendali parpol, termasuk PPP dan KIB.


Padahal, menurut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, sikap kepala negara ingin ikut mengendalikan parpol justru tidak sehat bagi demokrasi di Tanah Air.

“Inilah rumitnya politik di kita, Jokowi bukan ketum, bukan kader, tapi bisa masuk ke wilayah parpol, bahkan mengintervensi parpol. Itu yang jadi persoalan di kita, seperti lingkaran setan setiap kekuasaan,” pungkasnya.

Pada acara puncak Harlah 50 tahun PPP yang digelar di Hall Sriwijaya, Ice BSD, Tangerang Selatan, Jumat (17/2), Presiden Joko Jokowi menanyakan siapa capres maupun cawapres yang akan diusung parpol berlambang Ka'bah itu pada Pemilu 2024.

“Urusan capres cawapres, saya mau bertanya, PPP ini calonnya siapa sih?” tanya Jokowi.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya