Berita

Presiden Joko Widodo tak seharusnya ikut menanyakan siapa capres-cawapres dari PPP/Net

Politik

Jokowi Bukan Ketum Parpol, Tak Pantas Intervensi Capres-Cawapres PPP

SENIN, 20 FEBRUARI 2023 | 10:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden Joko Widodo tak seharusnya menanyakan siapa calon presiden dan calon wakil presiden dari Partai Persatuan Pembangunan dan Koalisi Indonesia Bersatu. Pasalnya, Jokowi bukanlah ketua umum partai politik, seperti Megawati Soekarnoputri.

“Jokowi kan memang bukan ketum parpol atau kader PPP,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (20/2).

Oleh karena itu, Ujang menilai Jokowi seperti sedang menunjukkan bahwa dirinya pengendali parpol, termasuk PPP dan KIB.


Padahal, menurut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, sikap kepala negara ingin ikut mengendalikan parpol justru tidak sehat bagi demokrasi di Tanah Air.

“Inilah rumitnya politik di kita, Jokowi bukan ketum, bukan kader, tapi bisa masuk ke wilayah parpol, bahkan mengintervensi parpol. Itu yang jadi persoalan di kita, seperti lingkaran setan setiap kekuasaan,” pungkasnya.

Pada acara puncak Harlah 50 tahun PPP yang digelar di Hall Sriwijaya, Ice BSD, Tangerang Selatan, Jumat (17/2), Presiden Joko Jokowi menanyakan siapa capres maupun cawapres yang akan diusung parpol berlambang Ka'bah itu pada Pemilu 2024.

“Urusan capres cawapres, saya mau bertanya, PPP ini calonnya siapa sih?” tanya Jokowi.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya