Berita

Susilo Bambang Yudhoyono/repro

Politik

Tulis Surat soal Pemilu, Bukti SBY Dukung Sistem Proporsional Terbuka

SENIN, 20 FEBRUARI 2023 | 07:59 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Partai Demokrat lebih mendukung pemilihan umum (Pemilu) sistem proporsional terbuka.

Pendapat itu didasarkan pada analisis yang menyebutkan, hanya partai besar dan dikenal masyarakat yang untung, bila sistem proporsional tertutup diterapkan.

Pandangan itu disampaikan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menyikapi artikel soal Pemilu yang ditulis Presiden ke enam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa waktu lalu.


"SBY mendukung sistem hari ini, yaitu proporsional terbuka. Ini menguntungkan bagi Demokrat, karena sistem proporsional terbuka bisa menggagas demokrasi secara terbuka, dengan isu-isu yang menguntungkan para Caleg," kata Arifki kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/2).

Menurut dia, posisi Demokrat yang saat ini menjadi oposisi dinilai sulit bersaing pada Pemilu 2024. Apalagi sejak SBY tak lagi menjabat jadi presiden, elektabilitas Demokrat cenderung turun.

"Tentu SBY memperjuangkan bagaimana partainya mampu maksimal di 2024. Kalau mengandalkan brand akan susah bagi Demokrat untuk berjuang soal Caleg, apalagi sebagai oposisi, itu sangat merugikan," kata Arifki.

Pada surat yang ditulis, SBY mempertanyakan urgensi pergantian sistem proporsioal terbuka menjadi tertutup pada Pemilu 2024.

SBY juga mempertanyakan keuntungan bagi rakyat yang akan memilih bila Pemilu sistem proporsional tertutup diterapkan.

"Rakyat memang sangat perlu diberi penjelasan gamblang tentang rencana penggantian sistem pemilu itu. Apanya yang berbeda antara sistem terbuka dengan sistem tertutup,” tulis SBY.

Rakyat harus tau, sambung dia, kalau yang digunakan sistem proporsional tertutup, mereka harus memilih Parpol yang diinginkan. Selanjutnya partai politik yang menentukan siapa orang yang akan jadi wakil mereka.

“Sementara jika sistem proporsional terbuka yang dianut, rakyat bisa memilih partainya, bisa memilih orang yang dipercaya jadi wakilnya, atau keduanya, partai dan orangnya,” katanya.

SBY berpendapat, rakyat perlu diberi penjelasan tentang rencana penggantian sistem Pemilu, karena dalam pemilihan umum, rakyat yang paling berdaulat.

“Inilah jiwa dan nafas dari sistem demokrasi," isi surat SBY.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya