Berita

Susilo Bambang Yudhoyono/repro

Politik

Tulis Surat soal Pemilu, Bukti SBY Dukung Sistem Proporsional Terbuka

SENIN, 20 FEBRUARI 2023 | 07:59 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Partai Demokrat lebih mendukung pemilihan umum (Pemilu) sistem proporsional terbuka.

Pendapat itu didasarkan pada analisis yang menyebutkan, hanya partai besar dan dikenal masyarakat yang untung, bila sistem proporsional tertutup diterapkan.

Pandangan itu disampaikan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menyikapi artikel soal Pemilu yang ditulis Presiden ke enam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa waktu lalu.


"SBY mendukung sistem hari ini, yaitu proporsional terbuka. Ini menguntungkan bagi Demokrat, karena sistem proporsional terbuka bisa menggagas demokrasi secara terbuka, dengan isu-isu yang menguntungkan para Caleg," kata Arifki kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/2).

Menurut dia, posisi Demokrat yang saat ini menjadi oposisi dinilai sulit bersaing pada Pemilu 2024. Apalagi sejak SBY tak lagi menjabat jadi presiden, elektabilitas Demokrat cenderung turun.

"Tentu SBY memperjuangkan bagaimana partainya mampu maksimal di 2024. Kalau mengandalkan brand akan susah bagi Demokrat untuk berjuang soal Caleg, apalagi sebagai oposisi, itu sangat merugikan," kata Arifki.

Pada surat yang ditulis, SBY mempertanyakan urgensi pergantian sistem proporsioal terbuka menjadi tertutup pada Pemilu 2024.

SBY juga mempertanyakan keuntungan bagi rakyat yang akan memilih bila Pemilu sistem proporsional tertutup diterapkan.

"Rakyat memang sangat perlu diberi penjelasan gamblang tentang rencana penggantian sistem pemilu itu. Apanya yang berbeda antara sistem terbuka dengan sistem tertutup,” tulis SBY.

Rakyat harus tau, sambung dia, kalau yang digunakan sistem proporsional tertutup, mereka harus memilih Parpol yang diinginkan. Selanjutnya partai politik yang menentukan siapa orang yang akan jadi wakil mereka.

“Sementara jika sistem proporsional terbuka yang dianut, rakyat bisa memilih partainya, bisa memilih orang yang dipercaya jadi wakilnya, atau keduanya, partai dan orangnya,” katanya.

SBY berpendapat, rakyat perlu diberi penjelasan tentang rencana penggantian sistem Pemilu, karena dalam pemilihan umum, rakyat yang paling berdaulat.

“Inilah jiwa dan nafas dari sistem demokrasi," isi surat SBY.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya