Berita

Susilo Bambang Yudhoyono/repro

Politik

Tulis Surat soal Pemilu, Bukti SBY Dukung Sistem Proporsional Terbuka

SENIN, 20 FEBRUARI 2023 | 07:59 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Partai Demokrat lebih mendukung pemilihan umum (Pemilu) sistem proporsional terbuka.

Pendapat itu didasarkan pada analisis yang menyebutkan, hanya partai besar dan dikenal masyarakat yang untung, bila sistem proporsional tertutup diterapkan.

Pandangan itu disampaikan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menyikapi artikel soal Pemilu yang ditulis Presiden ke enam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, beberapa waktu lalu.


"SBY mendukung sistem hari ini, yaitu proporsional terbuka. Ini menguntungkan bagi Demokrat, karena sistem proporsional terbuka bisa menggagas demokrasi secara terbuka, dengan isu-isu yang menguntungkan para Caleg," kata Arifki kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/2).

Menurut dia, posisi Demokrat yang saat ini menjadi oposisi dinilai sulit bersaing pada Pemilu 2024. Apalagi sejak SBY tak lagi menjabat jadi presiden, elektabilitas Demokrat cenderung turun.

"Tentu SBY memperjuangkan bagaimana partainya mampu maksimal di 2024. Kalau mengandalkan brand akan susah bagi Demokrat untuk berjuang soal Caleg, apalagi sebagai oposisi, itu sangat merugikan," kata Arifki.

Pada surat yang ditulis, SBY mempertanyakan urgensi pergantian sistem proporsioal terbuka menjadi tertutup pada Pemilu 2024.

SBY juga mempertanyakan keuntungan bagi rakyat yang akan memilih bila Pemilu sistem proporsional tertutup diterapkan.

"Rakyat memang sangat perlu diberi penjelasan gamblang tentang rencana penggantian sistem pemilu itu. Apanya yang berbeda antara sistem terbuka dengan sistem tertutup,” tulis SBY.

Rakyat harus tau, sambung dia, kalau yang digunakan sistem proporsional tertutup, mereka harus memilih Parpol yang diinginkan. Selanjutnya partai politik yang menentukan siapa orang yang akan jadi wakil mereka.

“Sementara jika sistem proporsional terbuka yang dianut, rakyat bisa memilih partainya, bisa memilih orang yang dipercaya jadi wakilnya, atau keduanya, partai dan orangnya,” katanya.

SBY berpendapat, rakyat perlu diberi penjelasan tentang rencana penggantian sistem Pemilu, karena dalam pemilihan umum, rakyat yang paling berdaulat.

“Inilah jiwa dan nafas dari sistem demokrasi," isi surat SBY.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya