Berita

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo/RMOL

Politik

Bamsoet Usul Sistem Pemilu Indonesia seperti Jerman

MINGGU, 19 FEBRUARI 2023 | 22:20 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sistem pemilihan umum (Pemilu) diusulkan dilakukan secara proporsional tertutup pada Pemilu 2024. Isu ini mencuat seiring dengan uji materi terhadap UU 7/2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan, sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

"Saya melihat ini kan soal pilihan, dua-duanya mengandung konsekuensi yang berbeda," kata Bamsoet di Graha Pena 98, Jalan HOS Cokroaminoto 115, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (19/2).


Kelebihan sistem pemilu tertutup, kata Bamsoet, dapat menguntungkan kader yang minim modal. Sementara kekurangannya yakni partai harus kerja keras untuk merebut banyak kursi.

Sedangkan di sistem proporsional terbuka, perebutan kursi sepenuhnya kerja keras calon legislatif. Namun, Ketua IMI itu menyebut sistem ini tak juga menjamin caleg yang berusaha keras bisa menang.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini lantas berpandangan untuk menerapkan kombinasi dua sistem pemilu tersebut seperti yang ada di Jerman.

"Yang terbaik menurut saya sih, kita kombinasi daripada 2 sistem itu (terbuka dan tertutup) seperti yang berlaku di Jerman. Seperti yang berlaku di Jerman, kita pernah menggagas waktu saya Ketua DPR, tapi kemudian kan tidak bisa dilanjutkan," ujarnya.

Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih dapat mencoblos pilihannya, baik partai politik ataupun calon anggota legislatif. Namun demikian, tidak dalam sistem proporsional tertutup, dimana pada surat suara, pemilih hanya dapat memilih partai politiknya saja.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Haji Isam Temui Seskab Teddy, Bahas Investasi Pertambangan hingga Hilirisasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:17

Kolombia Ubah Sikap, Kini Akui Kedaulatan Maroko atas Sahara

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:02

KPK Periksa 2 ASN Pemkot Bengkulu dalam Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong

Senin, 10 Agustus 2026 | 14:01

Jelang Sidang Tahunan MPR, Pemerintah Matangkan Persiapan Pidato Kenegaraan Prabowo

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:56

Bitcoin Menguat Berkat Derasnya Aliran Dana ETF

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:49

Keamanan Data Pajak Jadi Prioritas Usai Kebakaran Bapenda

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:45

Destry Damayanti Resmi Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:36

Kejagung Periksa 16 Saksi di Kasus BGN, 10 di Antaranya Direktur Perusahaan

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:32

Greenland Tolak Aktivitas Perusahaan AS di Tengah Ancaman Aneksasi Trump

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:27

Gibran Jadi Presiden Solusi atau Petaka?

Senin, 10 Agustus 2026 | 13:26

Selengkapnya