Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

Berkuasa 10 Tahun, PDIP Diyakini Mampu Ikuti Pilpres 2024 tanpa Berkoalisi

MINGGU, 19 FEBRUARI 2023 | 15:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Memiliki jaringan yang telah menguasai pemerintahan selama kurang lebih 10 tahun, menjadi salah satu alasan yang mumpuni bagi PDI Perjuangan untuk maju tanpa koalisi dalam menyongsong Pemilu 2024.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, jika PDIP sanggup tanpa koalisi, maka harus segera mendeklarasikan kandidat yang dianggap kompeten dan mampu untuk menyongsong Pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi.

"Saya melihat PDIP sanggup dan mampu dengan atau tanpa koalisi. Dengan jumlah suara dan kursi di DPR, PDIP dapat dengan mudah mengajukan dan mendeklarasikan calonnya pada Pilpres 2024 mendatang," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/2).


Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, jika melihat petugas partai, PDIP tidak kekurangan stok calon presiden. Di mana, terdapat Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan bahkan sosok Megawati Soekarnoputri yang masih dapat dimajukan sebagai kandidat alternatif.

"Dengan jaringan yang telah menguasai pemerintahan selama kurang lebih 10 tahun, sudah cukup mumpuni dari segi apapun untuk mempersiapkan pemenangan Pemilu 2024 mendatang," kata Saiful.

Tidak kalah pentingnya kata Saiful, dari segi infrastruktur politik, PDIP lebih siap daripada partai politik (parpol) lainnya. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda kandidat yang akan diusung pada 2024 mendatang.

"Kalau melihat pengelolaan parpol yang mulai modern dan terdapat kaderisasi yang jelas, saya kira merupakan modal dasar yang cukup untuk memajukan kandidat dengan atau tanpa berkoalisi dengan partai politik lainnya," pungkas Saiful.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya