Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

Berkuasa 10 Tahun, PDIP Diyakini Mampu Ikuti Pilpres 2024 tanpa Berkoalisi

MINGGU, 19 FEBRUARI 2023 | 15:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Memiliki jaringan yang telah menguasai pemerintahan selama kurang lebih 10 tahun, menjadi salah satu alasan yang mumpuni bagi PDI Perjuangan untuk maju tanpa koalisi dalam menyongsong Pemilu 2024.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, jika PDIP sanggup tanpa koalisi, maka harus segera mendeklarasikan kandidat yang dianggap kompeten dan mampu untuk menyongsong Pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi.

"Saya melihat PDIP sanggup dan mampu dengan atau tanpa koalisi. Dengan jumlah suara dan kursi di DPR, PDIP dapat dengan mudah mengajukan dan mendeklarasikan calonnya pada Pilpres 2024 mendatang," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/2).


Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, jika melihat petugas partai, PDIP tidak kekurangan stok calon presiden. Di mana, terdapat Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan bahkan sosok Megawati Soekarnoputri yang masih dapat dimajukan sebagai kandidat alternatif.

"Dengan jaringan yang telah menguasai pemerintahan selama kurang lebih 10 tahun, sudah cukup mumpuni dari segi apapun untuk mempersiapkan pemenangan Pemilu 2024 mendatang," kata Saiful.

Tidak kalah pentingnya kata Saiful, dari segi infrastruktur politik, PDIP lebih siap daripada partai politik (parpol) lainnya. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda kandidat yang akan diusung pada 2024 mendatang.

"Kalau melihat pengelolaan parpol yang mulai modern dan terdapat kaderisasi yang jelas, saya kira merupakan modal dasar yang cukup untuk memajukan kandidat dengan atau tanpa berkoalisi dengan partai politik lainnya," pungkas Saiful.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Dua Kali Belanja dalam Sepekan, Komisaris AMMN Tambah 4,62 Juta Saham

Sabtu, 25 Juli 2026 | 08:23

Di KUII VIII, MUI Dorong Gagasan Danantara Syariah Indonesia

Sabtu, 25 Juli 2026 | 08:00

Wall Street Variatif, S&P 500 Nyaris Tak Bergerak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:38

Bursa Eropa: DAX dan STOXX 600 Menguat di Akhir Pekan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:20

Walkot Jakpus Melarang Laporan Warga Berhenti di Meja Birokrasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:07

Respon Kadin Soal PMI Manufaktur: Genjot Perdagangan dan Investasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:03

Putusan MK soal Kuota Hangus Terobosan Menuju Keadilan Digital

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:51

Febrie Ditahan Tanpa Borgol dan Rompi Pink

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:42

Untung Hakim Masih Ada

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:25

Program Wakaf 99 Masjid Asmaul Husna Dimulai di Aceh

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:19

Selengkapnya