Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

Berkuasa 10 Tahun, PDIP Diyakini Mampu Ikuti Pilpres 2024 tanpa Berkoalisi

MINGGU, 19 FEBRUARI 2023 | 15:26 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Memiliki jaringan yang telah menguasai pemerintahan selama kurang lebih 10 tahun, menjadi salah satu alasan yang mumpuni bagi PDI Perjuangan untuk maju tanpa koalisi dalam menyongsong Pemilu 2024.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, jika PDIP sanggup tanpa koalisi, maka harus segera mendeklarasikan kandidat yang dianggap kompeten dan mampu untuk menyongsong Pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi.

"Saya melihat PDIP sanggup dan mampu dengan atau tanpa koalisi. Dengan jumlah suara dan kursi di DPR, PDIP dapat dengan mudah mengajukan dan mendeklarasikan calonnya pada Pilpres 2024 mendatang," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/2).


Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, jika melihat petugas partai, PDIP tidak kekurangan stok calon presiden. Di mana, terdapat Puan Maharani, Ganjar Pranowo, dan bahkan sosok Megawati Soekarnoputri yang masih dapat dimajukan sebagai kandidat alternatif.

"Dengan jaringan yang telah menguasai pemerintahan selama kurang lebih 10 tahun, sudah cukup mumpuni dari segi apapun untuk mempersiapkan pemenangan Pemilu 2024 mendatang," kata Saiful.

Tidak kalah pentingnya kata Saiful, dari segi infrastruktur politik, PDIP lebih siap daripada partai politik (parpol) lainnya. Sehingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda kandidat yang akan diusung pada 2024 mendatang.

"Kalau melihat pengelolaan parpol yang mulai modern dan terdapat kaderisasi yang jelas, saya kira merupakan modal dasar yang cukup untuk memajukan kandidat dengan atau tanpa berkoalisi dengan partai politik lainnya," pungkas Saiful.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Komisi XIII DPR Segera Panggil Pejabat Terkait soal Fasilitas Mewah Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 14:25

Ajukan Kasasi, Nadiem Tak Akan Menerima Hasil Apapun di Luar Bebas

Kamis, 24 September 2026 | 14:25

Respons Demo Buruh, Dasco: RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Rampung Oktober 2026

Kamis, 24 September 2026 | 14:15

PAN: Ambang Batas Parlemen Perlu Hati-hati, Jangan Lebih dari 4 Persen

Kamis, 24 September 2026 | 14:03

Usai Antar Giuseppe Garibaldi, Perwakilan Angkatan Laut Italia Temui Prabowo

Kamis, 24 September 2026 | 14:03

Dasco Pastikan DPR Dalami Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 13:58

MGLV Kantongi Fasilitas BNI, Ekspansi Data Center Jababeka dan Batang Digenjot

Kamis, 24 September 2026 | 13:51

Demo Buruh di Depan UOB Plaza: Jalur Utama Jakarta Pusat Dialihkan!

Kamis, 24 September 2026 | 13:40

Hakim Banding Pangkas Vonis Nadiem

Kamis, 24 September 2026 | 13:39

UU Pengaturan Reforma Agraria jadi Kado Manis Petani untuk Berdaulat

Kamis, 24 September 2026 | 13:32

Selengkapnya