Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

Pembengkakan Proyek Kereta Cepat Perlu Diaudit, Jangan Sampai Ada Permainan Harga

MINGGU, 19 FEBRUARI 2023 | 10:34 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) perlu diaudit. Tujuannya, untuk membuktikan apakah proyek tersebut kekurangan dana atau memang ada pihak-pihak yang sengaja mengambil untung..

“Jadi biaya bengkaknya kereta cepat perlu dipertanyakan kebenarannya," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (19/2).

Menurut akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, publik akan bertanya-tanya alasan anggaran kereta cepat membengkak. Mengingat, hal tersebut merupakan persoalan yang menjadi perhatian publik karena selama ini tidak jelas apa yang menyebabkan pembengkakan biaya.


"Publik juga semakin menduga-duga, jangan-jangan ada permainan harga, atau ada yang diuntungkan dengan adanya pembengkakan dana proyek kereta cepat," kata Saiful.

Dengan demikian, Presiden Joko Widodo diminta untuk menjelaskan kepada publik terkait pembengkakan biaya, lantaran seperti tidak ada perencanaan yang matang dalam proyek tersebut.

"Ini kan publik tidak mendapatkan informasi yang jelas, tiba-tiba terjadi pembengkakan, saya kira Jokowi harus menjelaskan kepada publik, karena rakyatlah yang pada akhirnya harus menanggung pembengkakan dana proyek kereta cepat tersebut," pungkas Saiful.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya