Berita

Pagar kawat yang dibangun di kamp Bangladesh, untuk mencegah Penduduk Rohingya pergi/Reuters

Dunia

Kekurangan Dana, PBB Bakal Pangkas Anggaran Pengungsi Rohingya di Bangladesh

SABTU, 18 FEBRUARI 2023 | 09:59 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

PBB berencana mengurangi bantuan pangan untuk pengungsi Rohingya di Bangladesh. Hal tersebut diumumkan pada Jumat (17/2), yang akan mulai berlaku pada Maret mendatang.

Program Pangan Dunia (WFP) mengatakan mereka akan mengurangi bantuannya menjadi 10 dolar AS atau Rp 152 ribu per kepala, yang sebelumnya diberikan sebesar 12 dolar AS atau Rp 182 ribu.

Berdasarkan laporan dari TRT, anggaran ini terpaksa direnggangkan karena pandemi Covid-19, penurunan ekonomi global, dan krisis yang terjadi di seluruh dunia.


Badan PBB itu mengakui bahwa pemangkasan akan semakin memperparah kerawanan pangan dan kekurangan gizi di pengungsian, di mana sepertiga anak-anak Rohingya telah mengalami stunting. Namun, langkah itu terpaksa dilakukan karena badan itu mengalami kekurangan dana.

WFP telah meminta dana darurat sebesar 125 juta dolar AS atau senilai Rp 1,9 triliun, sambil memperingatkan bahwa akan dampak yang sangat besar terhadap ketahanan pangan dan nutrisi.

Menanggapi pemotongan anggaran itu, Komisaris Repatriasi dan Bantuan Pengungsi Bangladesh, Mohammed Mizanur Rahman, mengatakan hal tersebut akan semakin membuat pengungsi Rohingya keluar dari kamp-kampnya dan menuju negara lain untuk mencari pekerjaan.

"Pemotongan dapat menyebabkan lebih banyak orang Rohingya mengambil tindakan putus asa untuk mencari pekerjaan," katanya.

Sejauh ini, pengungsi Rohingya dilarang bekerja untuk menambah penghasilan mereka, dan Bangladesh telah membangun pagar yang tinggi untuk mencegah mereka pergi, yang membuat pengungsi semakin tersiksa dan mencoba melarikan diri.

Menurut Arif Ullah, salah satu pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp Bangladesh, mereka hanya mengandalkan bantuan-bantuan yang diberikan untuk bertahan hidup, namun bantuan itu menurut pengakuannya juga tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari.

"Jika masih dipangkas lebih lanjut, bagaimana kita bisa bertahan?," ujarnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya