Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira/Net
Pemerintah diminta untuk bertanggung jawab atas pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tembus 1,2 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 18,24 triliun (asumsi kurs Rp 15.200).
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan, agar pemerintah mengupayakan cost overrun ditanggung 90 persen oleh China. Sebab, jika pembagian cost overrun dengan skema 60:40 lebih banyak ditanggung oleh Indonesia akan menjadi tidak fair.
“Seharusnya pemerintah bisa melakukan negosiasi dengan daya tawar yang lebih besar terkait pembagian tanggungan
cost overrun,†tegas Bhima kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/2).
Menurutnya, jika masih menggunakan skema 60:40 untuk
cost overrun maka proyek kereta cepat pun setelah selesai dibangun nanti akan ada subsidi besar-besaran yang ditanggung oleh negara.
“Jadi, pada waktu operasional harus dipikirkan juga
cost ditanggung siapa? Dengan makin bengkaknya
cost overrun, pemerintah harus tegas menekan China, kalau disetop yang rugi China sebenarnya karena
image pembangunan yang buruk di Indonesia,†katanya.
Bhima menambahkan, mengenai kontrak kerja sama dengan China pun negara-negara lain sangat hati-hati. Oleh karena itu, Indonesia pun harus berani tegas dengan negara tirai bambu itu.
“Maka dari itu daya tawar pemerintah indonesia sebenarnya tinggi, tinggal butuh keberanian saja,†pungkasnya.
Baru-baru ini, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wiroatmodjo mengatakan Indonesia dan China bersepakat nominal pembengkakan biayaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mencapai 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 18,24 triliun.
"Kita sepakat dengan angka
cost overrun 1,2 miliar dolar AS. Ini yang sedang kita rapikan," ujar Tiko, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/2).
