Berita

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira/Net

Politik

Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp 18,24 T, Bhima: Harusnya Ditanggung China

SABTU, 18 FEBRUARI 2023 | 05:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta untuk bertanggung jawab atas pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tembus 1,2 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 18,24 triliun (asumsi kurs Rp 15.200).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan, agar pemerintah mengupayakan cost overrun ditanggung 90 persen oleh China. Sebab, jika pembagian cost overrun dengan skema 60:40 lebih banyak ditanggung oleh Indonesia akan menjadi tidak fair.

“Seharusnya pemerintah bisa melakukan negosiasi dengan daya tawar yang lebih besar terkait pembagian tanggungan cost overrun,” tegas Bhima kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/2).


Menurutnya, jika masih menggunakan skema 60:40 untuk cost overrun maka proyek kereta cepat pun setelah selesai dibangun nanti akan ada subsidi besar-besaran yang ditanggung oleh negara.

“Jadi, pada waktu operasional harus dipikirkan juga cost ditanggung siapa? Dengan makin bengkaknya cost overrun, pemerintah harus tegas menekan China, kalau disetop yang rugi China sebenarnya karena image pembangunan yang buruk di Indonesia,” katanya.

Bhima menambahkan, mengenai kontrak kerja sama dengan China pun negara-negara lain sangat hati-hati. Oleh karena itu, Indonesia pun harus berani tegas dengan negara tirai bambu itu.

“Maka dari itu daya tawar pemerintah indonesia sebenarnya tinggi, tinggal butuh keberanian saja,” pungkasnya.

Baru-baru ini, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wiroatmodjo mengatakan Indonesia dan China bersepakat nominal pembengkakan biayaproyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mencapai 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp 18,24 triliun.

"Kita sepakat dengan angka cost overrun 1,2 miliar dolar AS. Ini yang sedang kita rapikan," ujar Tiko, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/2).

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya