Berita

Gibran Rakabuming Raka dinilai belum layak pimpin Jakarta/Net

Politik

Belum Selevel Anies, Gibran Bakal Kerepotan Urusi Kompleksitas Jakarta

JUMAT, 17 FEBRUARI 2023 | 07:42 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kinerja putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai kepala daerah dinilai belum berada di level yang sama dengan Anies Baswedan. Sehingga belum waktunya bagi Gibran untuk naik kelas memimpin Jakarta seperti yang pernah sukses dijalani Anies dalam 5 tahun ke belakang.

Bahkan, diyakini jika Gibran jadi Gubernur DKI, masyarakat Jakarta akan ketakutan. Terutama terkait soal pajak daerah.

"Kalau melihat kinerja Gibran, saya lihat belum level untuk naik kelas ke tingkatan Gubernur DKI Jakarta," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/2).


Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menambahkan, harus dilihat apa saja yang menjadi parameter keberhasilan Gibran dalam memimpin Surakarta. Apalagi belakangan justru Gibran banyak dikritik karena ingin menaikkan PBB 2023 hingga 300 persen.

"Tentu ini dapat dinilai tidak kreatif oleh publik. Di mana hanya ingin menambah pendapatan daerah dengan cara menaikkan PBB. Ini dapat dinilai sebagai kecelakaan sejarah bagi Gibran, apalagi ingin diusung sebagai cagub DKI Jakarta," kata Saiful.

Di Jakarta, lanjut Saiful, PBB justru mendapat subsidi dari pemerintah. Sehingga, jika Gibran menjadi gubernur, warga Jakarta dinilai akan ketakutan subsidi PBB dicabut seperti yang diwacanakan di Solo.

"Saya kira Gibran sulit dan bahkan tidak sanggup untuk mengurusi kompleksitas Jakarta. Kalau dibandingkan dengan Anies masih sangat jauh, dan masih harus berproses membuktikan di Surakarta lebih dahulu," sebut Saiful.

"Apalagi rakyat Surakarta masih banyak keluhan-keluhan terkait program pada saat kepemimpinan Gibran. Sampai-sampai mantan Walikota Solo FX Rudy juga melontarkan kritiknya terkait rencana kenaikan PBB sampai dengan 300 persen," pungkas Saiful.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya