Berita

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono: Dana Pensiun BUMN Raib Karena Dikorupsi Pengurusnya

JUMAT, 17 FEBRUARI 2023 | 07:22 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mewaspadai kondisi dana pensiun (dapen) yang mengalami defisit. Kondisi ini dikhawatirkan menjadi bom waktu gagal bayar dalam satu atau dua tahun ke depan.

Defisit kecukupan dapen BUMN ini adalah salah satu masalah yang sudah muncul dan terdeteksi. Antara lain defisit kecukupan dana atau unfinded sebesar Rp 9,8 triliun pada 2021.

Kondisi ini pasti akan berdampak pada kesejahteraan karyawan BUMN saat memasuki masa pensiun.


"Sebenarnya dana pensiun BUMN itu banyak yang bermasalah, karena dikorupsi secara halus oleh para pejabat pengelola dana pensiun. Modus operandinya melakukan investasi di saham-saham yang tidak masuk saham blue chips atau saham-saham gorengan. Contoh saja Jiwasraya dan Asabri yang menginvestasikan dananya di saham-saham yang digoreng-goreng dan penuh resiko," tutur
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono, Kamis (16/2),

Biasanya, lanjut Arief, pengurus dana pensiun akan mendapatkan fee besar setelah kongkalikong dengan pemilik emiten saham gorengan.

"Dengan demikian sangat sulit dibuktikan kejahatan mereka jika dana pensiun BUMN raib. Juga ketika Jiwasraya beli saham emiten Erick Thohir, untung saja tidak rugi saat itu," sambungnya.

Arief memberi contoh lain dana pensiun Pertamina yang diinvestasikan, dalam kasus korupsi dana Pensiun Pertamina.

Di mana kasus bermula saat Helmi sebagai Presdir Dana Pensiun Pertamina dan berkenalan dengan Edward Soeryadjaja pada 2014. Kala itu, kata Arief, Edward adalah pemegang saham mayoritas PT Sugih Energi Tbk (SUGI). Dari perkenalan itu, mereka main mata.

"Karena itu, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendukung penuh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK untuk turun tangan menyelidiki raibnya Dana Pensiun pekerja BUMN yang jumlahnya triliunan rupiah karena dikorupsi dengan cara-cara halus, dengan dalih investasi di pasar modal dan banyak membeli aset-aset yang tidak produktif," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya