Berita

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono: Dana Pensiun BUMN Raib Karena Dikorupsi Pengurusnya

JUMAT, 17 FEBRUARI 2023 | 07:22 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mewaspadai kondisi dana pensiun (dapen) yang mengalami defisit. Kondisi ini dikhawatirkan menjadi bom waktu gagal bayar dalam satu atau dua tahun ke depan.

Defisit kecukupan dapen BUMN ini adalah salah satu masalah yang sudah muncul dan terdeteksi. Antara lain defisit kecukupan dana atau unfinded sebesar Rp 9,8 triliun pada 2021.

Kondisi ini pasti akan berdampak pada kesejahteraan karyawan BUMN saat memasuki masa pensiun.


"Sebenarnya dana pensiun BUMN itu banyak yang bermasalah, karena dikorupsi secara halus oleh para pejabat pengelola dana pensiun. Modus operandinya melakukan investasi di saham-saham yang tidak masuk saham blue chips atau saham-saham gorengan. Contoh saja Jiwasraya dan Asabri yang menginvestasikan dananya di saham-saham yang digoreng-goreng dan penuh resiko," tutur
Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Arief Poyuono, Kamis (16/2),

Biasanya, lanjut Arief, pengurus dana pensiun akan mendapatkan fee besar setelah kongkalikong dengan pemilik emiten saham gorengan.

"Dengan demikian sangat sulit dibuktikan kejahatan mereka jika dana pensiun BUMN raib. Juga ketika Jiwasraya beli saham emiten Erick Thohir, untung saja tidak rugi saat itu," sambungnya.

Arief memberi contoh lain dana pensiun Pertamina yang diinvestasikan, dalam kasus korupsi dana Pensiun Pertamina.

Di mana kasus bermula saat Helmi sebagai Presdir Dana Pensiun Pertamina dan berkenalan dengan Edward Soeryadjaja pada 2014. Kala itu, kata Arief, Edward adalah pemegang saham mayoritas PT Sugih Energi Tbk (SUGI). Dari perkenalan itu, mereka main mata.

"Karena itu, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendukung penuh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK untuk turun tangan menyelidiki raibnya Dana Pensiun pekerja BUMN yang jumlahnya triliunan rupiah karena dikorupsi dengan cara-cara halus, dengan dalih investasi di pasar modal dan banyak membeli aset-aset yang tidak produktif," pungkasnya.

Populer

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

UPDATE

Progam Mudik Gratis Jadi Cara Golkar Hadir di Tengah Masyarakat

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:18

Kepemimpinan Intrinsik Kunci Memutus Kebuntuan Krisis Sistemik Bangsa

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:12

Sahroni Dukung Kejagung Awasi Ketat MBG Agar Tak Ada Kebocoran

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:07

Agrinas Palma Berangkatkan 500 Pemudik Lebaran 2026

Rabu, 18 Maret 2026 | 14:05

KPK Bakal Bongkar Kasus Haji Gus Alex di Pengadilan

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:35

Pemudik Boleh Titip Kendaraan di Kantor Pemerintahan

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:28

Kecelakaan di Tol Pejagan–Pemalang KM 259 Memakan Korban Jiwa

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:21

Contraflow Diberlakukan Urai Macet Parah Tol Jakarta-Cikampek

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:16

90 Kapal Lintasi Selat Hormuz Meski Perang Iran Masih Berkecamuk

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:15

Layanan Informasi Publik KPK Tetap Dibuka Selama Libur Lebaran

Rabu, 18 Maret 2026 | 13:11

Selengkapnya