Ketua KPK RI Firli Bahuri/RMOL
Memasuki tahun 2023, simpul aktivis angkatan 98 (Siaga 98) membaca akan marak korupsi politik.
Koordinator Siaga 98, Hasanuddin mengatakan, korupsi politik akan diikuti oleh serangan balik para politisi yang terganggu dari upaya penegakan hukum pemberantasan atau penindakan di sektor politik.
“Cara kerja, pola dan bentuknya mirip “corruptors fight back!†kata Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (16/2).
Serangan ini, kata Hasanuddin, selalu menggunakan dua isu yakni penanganan kasus penyelenggaraan Formula E dan DPO Harun Masiku.
Tujuannya, untuk melemahkan, mempengaruhi, mengganggu bahkan menghentikan upaya penegakan hukum KPK dalam pemberantasan korupsi.
“Pihak yang melakukan serangan ini, itu-itu juga, dengan cara, pola dan bentuk yang sama; sistematis, terstruktur dan massif, dan sudah masuk dalam kualifikasi cara, pola dan bentuk
corruptors fight back!†ujarnya.
Hasanuddin mengatakan, soal penanganan kasus Formula E perlu diingat bahwa penyelidikan kasus dugaan korupsi yang sifatnya terbuka tidaklah mudah.
“Tentu memiliki dan kesulitan dalam pengumpulan alat bukti, apalagi ada pihak yang mengetahui cara kerja KPK membocorkan kepada terduga terselidik, seperti halnya penyelidikan Formula E,†kata Hasanuddin.
Begitu pula, sambung dia, pencarian DPO Harun Masiku yang seharusnya melibatkan banyak pihak lembaga atau instansi yang ada, sehingga tidak hanya KPK.
“Namun cepat atau lambat, kami percaya bahwa DPO Harun Masiku ini tentu akan tertangkap KPK,†ujarnya yakin.
Oleh karena itu, Siaga 98, berharap agar KPK menempatkan ancaman serangan politik jelang Pemilu 2024 sebagai bagian dari resiko penegakan hukum yang menjadi prioritas kajian saat ini.
Selain itu, juga dipertimbangkan penyelidikan terhadap apakah ada upaya penghalangan proses penegakan hukum atau obstruction of justice yang dilakukan oleh para pihak terkait dengan dua issue tersebut.
“Kami Percaya, KPK saat ini masih memegang integritas tinggi dan berkinerja baik,†demikian Hasanuddin.
