Rapat Bareng Pemerintah, Komisi VIII DPR Berusaha Tekan Biaya Haji Semurah Mungkin

Komisi VIII DPR RI akan menggelar rapat kerja bersama Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas membahas tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Selasa siang (14/2).

Wakil Ketua Komisi VIII, TB Ace Hasan Syadzily menuturkan, Panita Kerja (Panja) Komisi VIII telah bekerja menurunkan berbagai komponen pembiayaan haji agar dapat diefisienkan tanpa mengurangi layanan terhadap calon jemaah Tanah Air.

"Dari Rp 98 juta yang diusulkan Kementerian Agama, kami berusaha untuk diturunkan. Kami berusaha untuk mematok (calon) jemaah haji untuk membayar tidak lebih dari angka Rp 50 juta," ucap Ace kepada wartawan.

Pihaknya menegaskan, Komisi VIII DPR RI saat ini sedang berjuang untuk calon jemaah yang telah melunasi biaya haji tahun 2020 dan tertunda keberangkatannya akibat kebijakan usia dan pembatasan kuota. Saat ini, kriteria calon jemaah tersebut jumlahnya sebanyak 84.000 dan diharapkan tidak membayar kembali setoran haji.

"Kami masih bahas pagi ini dan mudah-mudahan siang atau sore ini bisa segera ditetapkan," tutupnya.