Minta ASEAN Tidak Kucilkan Myanmar, Marty Natalegawa: Itu Zona Nyaman Mereka

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) seharusnya tidak mengucilkan junta militer Myanmar. Karena, menurut mantan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa, itu justru bisa menguntungkan pihak junta.

“Saat ini junta tidak diundang ke KTT ASEAN, (padahal) saya kira itu perlu. Faktanya, ini membuat mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Bagi junta militer, pengucilan adalah zona nyaman mereka. Mereka dikucilkan mereka justru tenang-tenang saja,” ujar Marty di Jakarta, Senin (13/2).

Ditambahkan mantan perwakilan tetap Indonesia untuk PBB periode 2007-2009 itu, ASEAN perlu mencari upaya lain untuk menggerakkan junta agar melaksanakan Konsensus Lima Poin.

Lima poin dalam konsensus yang disepakati Myanmar dengan para pemimpin ASEAN itu adalah pengakhiran segera kekerasan di Myanmar, dialog antara semua pihak terkait, penunjukan utusan khusus, penyaluran bantuan kemanusiaan oleh ASEAN untuk Myanmar, dan kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak.

Nah, menurut Marty, pengucilan justru membuat junta enggan menegakkan satu poin pun dari konsensus tersebut.

Untuk itu, ASEAN bisa menyediakan kursi Myanmar dalam pertemuan ASEAN untuk Persatuan Pemerintah Nasional Myanmar (NUG), yang merupakan kelompok oposisi pro-demokrasi.

Selain itu, ASEAN juga harus memulai langkah-langkah yang bisa mendorong komunikasi secara terbuka dengan pihak-pihak pro-demokrasi di Myanmar.

Penyelesaian krisis Myanmar, kata Marty, penting untuk membuktikan kapasitas dan relevansi ASEAN sebagai organisasi regional, penjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan.

“Itu pasti akan membuat junta berpikir bahwa tindakan mereka itu ada akibatnya, ada konsekuensi dari sikap keras kepala mereka,” tegas Marty.

Bahkan ASEAN juga bisa mengirim tim ke Myanmar untuk memonitor tindakan junta dan mengumumkan hasil dari pemantauan itu.

“Bisa mendorong Dewan Keamanan PBB untuk memberikan kewenangan kepada ASEAN untuk memberikan kapasitas memonitor pelaksanaan (konsensus),” tutupnya.