Berita

Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais/Net

Politik

Narasi Politik Identitas Era Jokowi Sesat dan Buat Rakyat Pecah Belah

SENIN, 13 FEBRUARI 2023 | 21:28 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais mengkritik pemerintah yang terus membangun narasi politik identitas. Menurut Amien, narasi yang terbangun justru membuat rakyat terpecah belah, dan dimanfaatkan untuk menumbangkan lawan politik penguasa saja.

Hal tersebut disampaikan Amien Rais dalam jumpa pers usai acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Perdana Partai Ummat di Gedung GS1 Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (13/2).

"Iya, memang. Karena politik identitas itu untuk menjadikan wakil rakyat itu sebagai robot, enggak usah ada kaitannya dengan paradigma agama, dengan hal-hal yang sifatnya transendental. Jadi jelas sekali mereka ini, maaf ya, agak bodoh. Seolah-olah kan kita itu bodoh," ujar Amien.


Mantan Ketua MPR RI ini lantas membandingkan kondisi demokrasi Indonesia terhadap politik identitas dengan negara-negara lainnya.

"Di Eropa itu lebih maju dari kita. Tapi lihat di Jerman Ada partai Katolik Kristen, kemudian di Belanda juga ada, dan Italia juga ada. Tiba-tiba kita bilang agama kuno, menarik jalur secara ke belakang. Itu karena tidak tahu yang dikatakan," ucapnya.

Maka dari itu, Amien Rais menegaskan kembali sikap dan corak partai yang didirikannya seperti pernyataan Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi dalam pidatonya di Rakernas hari pertama siang tadi.

Ridho menyerukan perlawanan terhadap narasi politik identitas menyesatkan yang dibangun rezim saat ini. Yakni dengan cara menyebut Partai Ummat adalah politik identitas.

Akan tetapi, Amien Rais punya langkah konkret yang tengah diupayakannya untuk memperjuangkan gagasan politik identitas yang dibangun Partai Ummat itu sendiri. Salah satunya dengan memastikan pemimpin yang akan terpilih dalam Pilpres 2024 mendatang, tidak seperti yang sekarang ini memimpin Indonesia dan pemerintahan di dalamnya.

Oleh karenanya, tokoh Reformasi ini menyebutkan sejumlah nama bakal calon presiden (bacapres) yang telah mendapat dukungan dari mayoritas pengurus Partai Ummat di daerah untuk dimajukan sebagai capres di Pemilu Serentak 2024 mendatang.

"Jadi inilah mengapa kita ini ingin presiden yang ada isinya, yang tidak ingin menyesatkan rakyat. Nanti kita uji. Apakah itu Anies, apakah itu Gatot, apakah Prabowo dan lain-lain. Walaupun sebagian besar nampaknya mau ke Anies," katanya.

"Tapi kita tidak bisa menarik kesimpulan, karena beberapa daerah sudah mengatakan, 'datangkan Pak Gatot, datangkan Prabowo'," demikian Amien Rais menambahkan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya