PAPUA kembali diguncang gempa berkekuatan magnitudo 5,4, pada Kamis, 9 Februari 2023 lalu. Memang tidak sedahsyat gempa yang pernah terjadi di Aceh, 19 tahun lalu. Namun, bencana yang terjadi di negeri konflik bersenjata jelas tidak mudah untuk ditangani.
Seperti Papua, Aceh juga pernah menjadi daerah konflik yang membuat berbagai kegiatan pembangunan terganggu. Lebih dari itu, keberadaan para pihak berkonflik hanya membuat warga dan objek sipil menjadi korban.
Sebelum gempa menguncang Jayapura, terjadi peristiwa konflik berupa terbakarnya pesawat Susi Air dengan nomor penerbangan SI 9368 saat berada di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Tengah.
Keberadaan sang Pilot, Capt Philip Mehrtens, juga belum diketahui keberadaannya hingga hari ke-4 operasi pencarian. Ada yang mengatakan diculik oleh kelompok yang oleh negara disebut KKB, tapi ada juga yang membantah.
Pihak TPNPB-OPM sendiri mengakui telah menyandera pilot Susi Air asal Selandia Baru itu untuk tujuan menekan atau bernegosiasi dengan Pemerintah Indonesia, sekaligus menarik perhatian dunia.
Sementara pihak TNI sempat membantah pihak OPM melakukan penyanderaan. Pilot Susi Air disebut menyelamatkan diri. Kini, upaya penyelamatan sang pilot ditempuh, termasuk dengan pelibatan tokoh masyarakat dan agama Papua.
Mengajak Tokoh Kunci GAMApa yang terjadi dan dialami oleh orang-orang di Papua pasti sangat dipahami oleh orang-orang di Aceh.
Dan, berdasarkan pengalaman Aceh, lingkaran konflik tidak akan putus selagi para pihak bertahan dengan prinsip dan pandangannya sendiri.
Namun, prinsip dan pandangan itu dapat dibicarakan manakala para pihak dibantu untuk berdialog dalam semangat saling menghormati, tidak saling menekan apalagi saling mengancam dan mengedepankan veto dengan harga mati.
Keberhasilan para pihak berkonflik di Aceh dulu yang menghasilkan kesepahaman berdamai dapat menjadi alasan bagi Pemerintah untuk menggandeng tokoh kunci di GAM yang saat ini menjabat Wali Nanggroe, yaitu Teungku Malik Mahmud Al-Haytar, atau ikut juga mengajak mantan Panglima GAM, Muzakkir Manaf.
Keduanya dapat menjadi komunikator yang ditugaskan untuk berkomunikasi dengan para tokoh kunci di tubuh OPM, baik di jajaran militer maupun dengan tokoh-tokoh utama politik.
Bagi organisasi pembebasan manapun, jelas tujuan utama mereka adalah kemerdekaan. Begitu pula sebaliknya, bagi negara manapun, tindakan populer yang ditempuh untuk memadamkan separatisme adalah penumpasan.
Namun, jika dialog dibuka dengan pelibatan pihak yang dihormati oleh kedua pihak maka sangat mungkin para pihak untuk menemukan perspektif baru, yang memungkinkan meraih masa depan yang disepakati oleh banyak pihak.
Dulu, saat Aceh menempuh jalan dialog dan kemanusiaan dengan pelibatan tokoh masyarakat setempat juga gagal. Bagaimanapun ada beban bagi pihak berkonflik dalam melihat sosok-sosok setempat.
Jika berpihak ke negara disebut pengkhianat, sebaliknya jika memihak pemberontak disebut tidak setia NKRI. Dalam situasi itu, memang sangat dibutuhkan pihak yang dihormati untuk melakukan tugas-tugas yang dapat membuka cakrawala baru sehingga para pihak dapat menemukan kesepahaman yang dapat disepakati bersama.
Jadi, dengan dasar pengalaman Aceh, sangat beralasan bagi Pemerintah untuk mengajak tokoh-tokoh kunci di GAM dahulu untuk diberi tugas menjalin kontak dan komunikasi baik dengan pihak OPM maupun dengan petinggi negara. Tujuannya adalah untuk menemukan rintisan jalan bagi semua pihak bisa mencapai kesepahaman dengan dukungan luas semua pihak.
Penulis adalah pemerhati masalah politik dan sosial
