Berita

Aktivis Papua, Nataliu Pigai/Net

Politik

Tolak Darurat Sipil di Papua, Natalius Pigai: Selesaikan Saja Melalui Dialog Damai

SENIN, 13 FEBRUARI 2023 | 00:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Wacana Darurat Sipil di Papua dinilai hanya akan memperburuk situasi yang terjadi di wilayah tersebut. Karena itulah aktivis Papua, Natalius Pigai, menolak keras wacana tersebut.

Adalah insiden pembajakan pesawat Susi Air PK-BVY dengan rute perintis Timika Paro oleh kelompok separatis Papua di Nduga pada Selasa lalu (7/2) menjadi pemicu munculnya wacana Darurat Sipil ini. Kelompok ini mengklaim menculik dan menyandera pilot beserta penumpang pesawat.

"Saya menolak keadaan Papua Darurat Sipil, karena akan mengancam rakyat sipil. Tanpa Darurat Sipil saja rakyat ditangkap, disiksa, dan dibunuh tiap saat," ujar Natalius Pigai melalui akun Twitter pribadinya, Minggu malam (12/2).


Daripada menerapkan kebijakan Darurat Sipil, Pigai menyarankan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di Papua melalui proses demokrasi.

"Selesaikan saja masalah Papua melalui proses demokrasi yakni Dialog Damai," imbuhnya.

Wacana Darurat Sipil ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Paulus, menyusul terjadinya insiden penyanderaan di Nduga.  

“Kita harus pahami, bahwa Papua ini sekarang status darurat sipil. Maka yang di depan adalah penguasa darurat sipil, Gubernur, yang di depannya otomatis penegak hukum,” kata Lodewijk di Jakarta, Jumat (10/12).

Namun dalam pandangan Koordinator Komisi untuk Orang hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti, pernyataan Lodewijk Paulus soal darurat sipil di Papua dinilai berbahaya. Karena hal itu dapat memperburuk situasi kemanusiaan di sana.

Dijelaskan Fatia, pernyataan itu bisa membuat kekerasan di Papua semakin menjadi-jadi. Karena pernyataan itu bisa menjadi validasi bagi aparat keamanan atau kelompok bersenjata untuk semakin agresif dalam bertindak.

"Dikarenakan, melalui kebijakan darurat sipil negara memiliki wewenang yang begitu besar dan berpotensi terjadi adanya pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya pejabat negara untuk tidak reaktif menyikapi situasi konflik yang sedang terjadi,” jelas Fartia.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

UPDATE

Pernah Tembak Mati Perampok Toko Emas, Eks Kapolres Jakbar Kini Jabat Kapolda Papua Barat

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:17

PIEP Datangkan 450 Ribu Barel Minyak dari Aljazair

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:07

Din Syamsuddin Tawarkan Konsep Etika Global Bersama di Forum Internasional Mauritius

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:05

KSP Kawal Ketat Kopdes Merah Putih hingga Capai Target

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:04

Strategi Pertamina Trans Kontinental Jaga Stabilitas Kinerja 2026

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:49

Lebih dari 42 Ribu Warga Ikut Pilih Logo HUT RI ke-81

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:40

Ketika Demonstrasi Punya Harga, yang Mati Bukan Hanya Integritas Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:34

Forum Bersama Raja Charles III, Jumhur Bicara Kebijakan Pengelolaan Limbah

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:30

Menkop Gandeng KSP Percepat Operasionalisasi Kopdes

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:23

AKBP Supriyanto jadi Kapolres Pertama Kawasan IKN

Jumat, 26 Juni 2026 | 13:20

Selengkapnya