Berita

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra/Net

Politik

Pemimpin Masa Depan Harus Bisa Ubah Kompleksitas Indonesia Jadi Potensi untuk Maju

MINGGU, 12 FEBRUARI 2023 | 10:16 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pemimpin masa depan harus paham dengan kekhususan serta kompleksitas yang ada di Indonesia. Bahkan, harus dapat menangani kompleksitas tersebut dan mengubahnya menjadi sebuah potensi untuk maju.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dalam tulisannya di akun Twitter @Yusrilihza_Mhd pada Minggu pagi (12/2).

Yusril mengatakan, Indonesia bukanlah Eropa atau Amerika, serta bukan juga China maupun Arab. Sehingga kata Yusril, jangan impor mentah-mentah apa yang ada di negara-negara lain. Karena kekuatan politik, kemajemukan etnik, budaya, dan agama, serta geografi Indonesia kompleks dan tidak ada di negara manapun di dunia ini.


"Karena itu pemimpin masa depan Indonesia haruslah pemimpin yang paham betul kekhususan Indonesia beserta kompleksitas yang ada dalamnya. Menangani kompleksitas itu dan mengubahnya menjadi sebuah potensi untuk maju adalah seni, kemampuan memahami dan kerja keras tanpa henti," ujar Yusril seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu pagi (12/2).

Yusril menyarankan, untuk tidak mencoba-coba memaksakan suatu kehendak untuk mengubah keadaan tersebut. Baik dengan aturan, kebijakan, apalagi menggunakan kekuatan aparatur tanpa pemahaman. Hal itu karena berisiko timbulnya perlawanan, konflik dan kekerasan dengan taruhan sangat mahal mengatasi dan memulihkannya.

"Resep utama mengatasi kekhususan Indonesia itu adalah membangun kesadaran dan rasa percaya diri rakyat kita sendiri. Jangan mudah terpukau pada kemajuan bangsa lain dan kemudian merasa rendah diri dan tak percaya diri. Apa saja yang ada pada bangsa ini semua dipandang jelek," kata Yusril.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya