Berita

Warga menikmati car free day di DKI Jakarta/Net

Politik

Penataan Birokrasi, Hal yang Perlu Diperhatikan jika Jakarta Tidak Lagi Ibu Kota

JUMAT, 10 FEBRUARI 2023 | 22:43 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, harus mempersiapkan status Jakarta sebagai ibu kota sebelumnya, apakah menjadi daerah khusus atau daerah istimewa.

Faisal Rachman dari Kanal Ide Indonesia berpandangan, pemprov DKI bersama mitranya DPRD DKI juga perlu pro aktif melakukan pembahasan perubahan status Jakarta.

“Langkah ini harus dilakukan dengan segera dan terpublikasi dengan baik ke publik, jangan nanti dalam pelaksanaanya menjadi gagap,” kata Faisal dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (10/2).


Mungkin, kata dia, selama ini telah ada pembahasan oleh Kemendagri dan Pemprov DKI tentang status Jakarta jika kelak Ibu kota negara namun tidak begitu terdengar di publik, peran ini harus juga di lakukan DPRD Jakarta yang merupakan wakil rakyat Jakarta sehingga ada legasi yang dihasilkan oleh DPRD Jakarta.

Selain itu, hal yang perlu dibahas dan dipublikasikam secara luas di antara usulan status Jakarta, ialah penataan birokrasi dan penataan lembaga di tingkat daerah termasuk penataan DPRD melalui Kajian yang melibatkan unsur pemerintahan, legislatif, akademisi dan unsur masyarakat lainnya.

“Penataan birokrasi menjadi hal yang paling krusial. Selain karena berhubungan dengan pelayan masyarakat juga untuk tetap menjalankan agenda reformasi birokrasi,” kata Faisal menekankan.

Misalnya, penataan birokrasi ini untuk memastikan apakah walikota di DKI Jakarta tetap dipilih oleh pemerintah atau melalui pilkada, untuk DPRD apakah ada perubahan dengan adanya DPRD tingkat 2 atau cukup dengan penambahan kursi ditingkat provinsi.

“Jika hal tersebut memang sudah dibahas harusnya dipublikasikan secara luas. Yang terjadi saat ini masyarakat hanya mendengar informasi tentang keberadaan ibu kota negara baru, minim sekali informasi mengenai persiapan Jakarta yang akan hilang statusnya sebagai ibu kota negara,” demikian Fasial.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya