Berita

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas/Net

Politik

Soal Dugaan Mark Up Gelang Haji, Menag Yaqut: Jangan Sesatkan Masyarakat

JUMAT, 10 FEBRUARI 2023 | 18:24 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tegas membantah tudingan adanya pembengkakan biaya atau mark up pada biaya produksi gelang untuk jamaah haji Indonesia.

Dugaan mark up itu, disuarakan anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid. Dia menebutkan, salah satu penyebab biaya haji membengkak, karena banyak komponennya yang dengan sengaja di mark up. Contohnya gelang haji.

Wachid yang merupakan politisi Partai Gerindra, mengaku mendapat keterangan langsung dari para produsen gelang haji di kampung halamannya, Jepara, Jawa Tengah, bahwa biaya gelang haji hanya sebesar Rp 5.000. Namun, biaya yang dianggarkan oleh Kementerian Agama adalah sebesar Rp 30 ribu, atau lima kali lipat dari biaya sesungguhnya.


Soal tudingan itu, Menag Yaqut mengatakan, biaya Rp 5.000 hanya untuk produksi. Sementara, gelang yang diterima jamaah ada biaya lain seperti mencetak nomor paspor dan biaya pengiriman.

“Kan gak mungkin, gelang dari industri rumahan, katakan misalnya harganya Rp 5.000 sudah include pencetakan nomer paspor dan informasi lain yang ada di gelang itu,” kata Menag Yaqut kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/2).

“Memasukkan informasi ke dalam gelang tersebut, biayanya dari mana? Menyampaikan ke jamaah pakai apa? Berbiaya nggak itu?” tegasnya lagi.

Menag Yaqut pun meminta agar siapapun berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang masih belum jelas kebenarannya kepada publik.

“Makanya, kita ini harus hati-hati menyampaikan informasi kepada publik. Jangan disesatkan. Kasihan masyarakat,” tutupnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya