Berita

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas/Net

Politik

Soal Dugaan Mark Up Gelang Haji, Menag Yaqut: Jangan Sesatkan Masyarakat

JUMAT, 10 FEBRUARI 2023 | 18:24 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tegas membantah tudingan adanya pembengkakan biaya atau mark up pada biaya produksi gelang untuk jamaah haji Indonesia.

Dugaan mark up itu, disuarakan anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid. Dia menebutkan, salah satu penyebab biaya haji membengkak, karena banyak komponennya yang dengan sengaja di mark up. Contohnya gelang haji.

Wachid yang merupakan politisi Partai Gerindra, mengaku mendapat keterangan langsung dari para produsen gelang haji di kampung halamannya, Jepara, Jawa Tengah, bahwa biaya gelang haji hanya sebesar Rp 5.000. Namun, biaya yang dianggarkan oleh Kementerian Agama adalah sebesar Rp 30 ribu, atau lima kali lipat dari biaya sesungguhnya.


Soal tudingan itu, Menag Yaqut mengatakan, biaya Rp 5.000 hanya untuk produksi. Sementara, gelang yang diterima jamaah ada biaya lain seperti mencetak nomor paspor dan biaya pengiriman.

“Kan gak mungkin, gelang dari industri rumahan, katakan misalnya harganya Rp 5.000 sudah include pencetakan nomer paspor dan informasi lain yang ada di gelang itu,” kata Menag Yaqut kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/2).

“Memasukkan informasi ke dalam gelang tersebut, biayanya dari mana? Menyampaikan ke jamaah pakai apa? Berbiaya nggak itu?” tegasnya lagi.

Menag Yaqut pun meminta agar siapapun berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang masih belum jelas kebenarannya kepada publik.

“Makanya, kita ini harus hati-hati menyampaikan informasi kepada publik. Jangan disesatkan. Kasihan masyarakat,” tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya