Berita

Gubernur Papua Lukas Enembe/RMOL

Politik

Bantah Ada Aliran Uang ke OPM, Lukas Enembe: NKRI Harta Mati

JUMAT, 10 FEBRUARI 2023 | 17:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) membantah mempunyai hubungan dan adanya aliran dana ke Organisasi Papua Merdeka (OPM). Bahkan, Lukas secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harta mati.

Hal itu disampaikan langsung oleh Lukas usai menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (10/2).

"Enggak ada (soal aliran uang ke OPM)," ujar Lukas kepada wartawan sambil duduk di kursi roda sebelum menaiki mobil tahanan untuk kembali ke Rutan KPK, Jumat sore (10/2).


Lukas menegaskan, bahwa dirinya tidak memiliki hubungan dengan organisasi terlarang, yakni OPM. Bahkan, tidak ada aliran uang dari dirinya ke OPM tersebut.

"NKRI harga mati. Nggak ada (nggak ada hubungan dengan OPM). Kau catat, NKRI harga mati," tegas Lukas.

Selain itu, Lukas juga mengaku tidak kenal dengan seorang aktivis HAM yang dikenal menyuarakan Papua merdeka, yakni Benny Wenda.

"Nggak ada, nggak kenal," pungkas Lukas.

Dalam perkara ini, KPK juga telah menahan tersangka pemberi suap, yakni Rijatono Lakka (RL) selaku Direktur dan pemegang saham PT Tabi Bangun Papua (TBP). Lukas Enembe disebut telah menerima uang suap Rp 1 miliar dari Rijatono, dan uang Rp 10 miliar sebagai gratifikasi.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Wakil Wali Kota Bandung Erwin Ajukan Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:05

Prabowo Diminta Ambil Alih Perpol 10/2025

Kamis, 18 Desember 2025 | 04:00

BNPB Kebut Penanganan Bencana di Pedalaman Aceh

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:32

Tren Mantan Pejabat Digugat Cerai

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:09

KPID DKI Dituntut Kontrol Mental dan Akhlak Penonton Televisi

Kamis, 18 Desember 2025 | 03:01

Periksa Pohon Rawan Tumbang

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:40

Dua Oknum Polisi Pengeroyok Mata Elang Dipecat, Empat Demosi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:13

Andi Azwan Cs Diusir dalam Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi

Kamis, 18 Desember 2025 | 02:01

Walikota Jakbar Iin Mutmainnah Pernah Jadi SPG

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:31

Ini Tanggapan Direktur PT SRM soal 15 WN China Serang Prajurit TNI

Kamis, 18 Desember 2025 | 01:09

Selengkapnya