Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher./Net

Politik

Temuan Kasus Gagal Ginjal, PKS Kembali Suarakan Pembentukan TGIPF

JUMAT, 10 FEBRUARI 2023 | 01:12 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pemerintah dinilai kecolongan lagi soal temuan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) pada anak.  Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher.

Menurutnya, kembali ditemukan kasus tersebut karena pemerintah kecolongan. Ia memandang, selama ini penanganan serta pengusutan kasus tersebut belum sampai ke akar-akarnya.

"Jika memang penyebab kasus baru ini adalah cemaran obat lagi, maka kita tidak bisa membayangkan berapa banyak obat tercemar yang beredar," kata Netty dalam keterangan media, Kamis, (9/2).


Politisi PKS asal Jawa Barat ini sejak awal sudah meminta pemerintah untuk membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) untuk mengusut secara tuntas kasus gangguan ginjal akut.

Netty menyebut harus ada evaluasi menyeluruh dan tuntas, baik dari sisi pengawasan obat maupun fungsi  lembaga-lembaga terkait.

"Evaluasi menyeluruh ini mendesak dilakukan agar  tidak ada lagi kasus serupa yang menelan korban. Bisa jadi ada kesalahan sistemik yang harus segera dibenahi terkait peredaran obat tersebut," katanya.

Ketua DPP PKS ini juga meminta agar lembaga pemerintah yang berwenang tidak lepas tangan dan berani untuk bertangung jawab.

"Lembaga pemerintah yang berwenang tidak boleh lepas tanggung jawab. Bukankah lembaga terkait sudah dibekali tupoksi dan  anggaran  untuk mencegah hal semacam itu terjadi?" tambahnya.

Sementara itu, Polri kata Netty harus menuntaskan penyelidikan secara transparan dan akurat.

"Tuntaskan penyelidikan, jangan setengah-setengah, dan bongkar sampai ke akar-akarnya. Jika ditemukan pelanggaran,  maka harus diproses dan ditindak sesuai hukum," kata Netty.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya