Banyak Masyarakat Keberatan, Dewan Dukung Pemprov DKI Tarik Raperda Jalan Berbayar

Rencana kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta cenderung banyak ditolak ketimbang dukungan. Atas dasar itulah, Pemprov DKI Jakarta akan menarik rancangan peraturan daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) yang saat ini sudah diajukan ke DPRD DKI Jakarta

"Raperda ini sudah ada di DPRD, hak registrasinya ada di sana. Jadi kami akan koordinasi dengan dewan untuk dikembalikan ke Pemprov, setuju?" kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, saat menemui massa demo tolak ERP di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu kemarin (8/2).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Dedi Supriadi, sangat setuju Raperda PL2SE ini ditarik.

Alasannya tentu karena banyak masyarakat yang keberatan dengan aturan tersebut. Selain itu DPRD DKI juga banyak menerima aspirasi keberatan masyarakat atas kebijakan tersebut.

"Memang bisa dilihat juga, belum diperlukan jalan berbayar di Jakarta," kata Dedi saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (9/2).

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, Pemprov DKI dengan dukungan Pemerintah Pusat diharapkan lebih mengutamakan pengembangan transportasi publik.

"Baik sarana prasarana moda angkutan, integrasinya, dan pengendalian kendaraan pribadi dari kota-kota satelit," pungkasnya.