Airlangga: TNI-Polri Harus Sinergi jaga Stabilitas Politik dan Ekonomi Indonesia

TNI-Polri harus menguatkan sinergi demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Terlebih, tantangan yang dihadapi bergerak dari pandemi Covid-19 menjadi risiko multidimensi yang mengarah ke stagflasi global yang sulit diprediksi.

Begitu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapim TNI-Polri 2023 yang bertema “TNI-POLRI Siap Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, di Jakarta, Rabu (8/2).

Dikatakan Airlangga, koordinasi yang kuat antara Pemerintah dengan seluruh stakeholders, termasuk TNI-Polri menjadi satu kesatuan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan agenda pembangunan nasional pasca pandemi.

"Oleh karenanya, mari kita tingkatkan sinergi dan kerja sama agar dapat mewujudkan visi Indonesia Maju demi kesejahteraan bersama,” kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy). Secara full year, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 mampu tumbuh solid sebesar 5,31 persen (ctc), tertinggi sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan ini kembali mencapai level 5 persen seperti sebelum pandemi.

“Tercapai karena situasi politik dan ekonomi yang kondusif dan keamanan yang baik, jadi (kami) apresiasi kepada TNI/Polri. Karena stabilitas politik yang baik, jadi ekonomi tetap bergerak," jelasnya.

Meskipun demikian, Ketua Umum Partai Golkar itu, meminta dukungan TNI-Polri untuk terus meningkatkan sinergi dan kerja sama dalam menghadapi ketidakpastian situasi global.

Airlangga menambahkan pemerintah telah membuat bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Perppu Cipta Kerja, dan pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), yang diharapkan dapat memitigasi risiko stagflasi dengan memberikan kepastian hukum di tengah situasi yang tidak pasti tersebut.

"Hal ini menjadi pilar untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, serta stabilitas keuangan dan nilai tukar," pungkasnya.