Berita

Reruntuhan bangunan yang hancur akibat gempa 7,8 magnitudo di Turki pada Senin, 6 Februari 2023/Net

Politik

Andi Arief Kritik Keras Sikap Diam Pemerintah dan BNPB Tanggapi Gempa Turki

RABU, 08 FEBRUARI 2023 | 10:47 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Bencana gempa bumi yang menimpa Turki hingga mengakibatkan lebih dari 7 ribu korban jiwa meninggal sudah seharusnya menjadi perhatian khusus Indonesia.

Namun sayang, beberapa pihak justru melihat pemerintah Indonesia lambat dalam menyikapi bencana yang terjadi pada Senin (6/2) dengan magnitudo 7,8.

Salah satunya disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief. Pemerintah Indonesia, kata dia, sudah seharusnya ikut membantu Turki.


"Pak Jokowi, ada hukum kemanusiaan tak tertulis untuk saling bantu saat ada negara terkena bencana gempa. Tim khusus BNPB kenapa diam soal Turki?" kata Andi Arief yang pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana Alam era Presiden SBY, dikutip dari akun Twitternya, Rabu (8/2).

Hal senada juga disampaikan mantan Sekretaris BUMN, Said Didu. Menurutnya, Indonesia perlu bergerak cepat membantu Turki sebagaimana saat terjadi bencana alam tsunami di dalam negeri.

"Indonesia masih diam. Padahal saat gempa tsunami, Turki memberikan bantuan cukup besar," kritik Said Didu.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyebut pemerintah masih menyiapkan bantuan kemanusiaan untuk Turki.

"Sedang disiapkan bantuannya oleh Menteri Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan juga oleh Kementerian Sosial," kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2).

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya