Berita

Aktivis kemanusiaan asal Papua, Natalius Pigai/Net

Politik

Indeks Korupsi Indonesia Anjlok, Natalius Pigai: Apa Saja yang Dilakukan Pemerintahan Jokowi?

RABU, 08 FEBRUARI 2023 | 04:54 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta aparat penegak hukum melakukan penegakan hukum seadil-adilnya dikritik oleh aktivis kemanusiaan asal Papua, Natalius Pigai.

Jokowi meminta hukum ditegakkan tanpa pandang bulu sebagai respons anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sesuai laporan Transparency International Indonesia (TII). Data terbaru, IPK Indonesia turun dari angka 38 poin tahun 2021 menjadi 34 poin pada 2022.

Menurut Pigai, Presiden Joko Widodo dianggap semakin miskin literasi. Sebab, tugas pemerintahlah yang harus membangun IPK agar lebih baik.


Dalam pandangan Pigai, Jokowi dinilai ngawur kalau IPK ditingkatkan dengan membebankan tugas kepada aparat penegak hukum.

"Sejak dulu kita berteriak agar presiden orkestrasi membangun budaya antikorupsi. Mana hasilnya? Apa saja yang dilakukan Pemerintah Joko Widodo," demikian kritikan Pigai, Selasa (7/2).

Merespons menurunya IPK tahun 2022, Presiden Joko Widodo melakukan konferensi pers di Istana pada Senin (6/2).

Beberapa pihak yang diundang adalah Ketua KPK Firli Bahuri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menko Polhukam Mahfud MD dan Jaksa Agung ST Burhanudin.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya