Tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi APBD Papua, Lukas Enembe/Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya pihak-pihak tertentu yang melakukan intervensi terhadap para saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.
Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik dari para saksi yang telah di periksa sebagai saksi untuk tersangka Lukas Enembe (LE) selaku Gubernur Papua di Polda Papua pada Senin (6/2).
"Saksi Ridwan Rumasukun, Sekda Pemerintah Provinsi Papua. Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya pengaruh dari pihak tertentu sebelum maupun setelah memberikan keterangan dihadapan tim penyidik," ujar Jurubicara bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (7/2).
Selanjutnya kata Ali, untuk saksi Melinda Syalom Bawole selaku notaris, tim penyidik mendalami saksi tersebut terkait dengan dugaan kepemilikan aset dari tersangka Lukas.
Kemudian dari saksi Farida Lilita Row dari PT Aiwondeni Permai, tim penyidik mendalami terkait dugaan peminjaman perusahaan saksi untuk digunakan dalam mengikuti proyek di Pemprov Papua.
Sementara itu kata Ali, sebanyak tujuh orang saksi mangkir dari panggilan tim penyidik, yaitu Geraldo Da Rosario Semi selaku petugas ukur pada Kantor Pertanahan Jayapura; Frans Irwanto Sarasak selaku Direktur PT Papua Karya Mandiri; Justina Kmur dari PT Cahaya Rante Tondon; Septinus Mampor dari CV Skylander; Jan Erens Aninam dari CV Yehoya Jireh; Daniel R.R Wambrauw dari PT Papua Mekar Abadi; dan Moch Safroni selaku swasta.
"Para saksi tidak hadir dan masih dilakukan penjadwalan pemeriksaan kembali," pungkas Ali.
