Berita

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri Rapat Pimpinan di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar/Biro Adpim Jabar

Politik

Ridwan Kamil Instruksikan Program Petani Milenial Rutin Dievaluasi

SELASA, 07 FEBRUARI 2023 | 11:33 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengevaluasi program Petani Milenial yang sempat viral karena kekecewaan sejumlah peserta program tersebut. Untuk itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menginstruksikan perangkat daerah terkait turun tangan memetakan dinamika yang terjadi di lapangan.

"Petani Milenial ini seperti yang saya sampaikan, selalu dievaluasi," kata Kang Emil, sapaannya, usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (6/2).

Menurutnya, ada dinamika dalam pelaksanaan program Petani Milenial. Hal itu terjadi karena Pemda Provinsi Jabar menjadi jembatan tiga pihak, yakni petani milenial, perbankan, dan offtaker.


Program Petani Milenial sendiri telah melahirkan 1.200-an petani muda yang sukses.

"Sepertiga belum berhasil. Ketidakberhasilan yang sepertiga jangan digeneralisasi programnya gagal. Kenapa? Karena Pemprov ini mengawinkan tiga pihak. Petani milenial, perbankan, dan pembeli. Tentu ada dinamika," ucapnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

"Contoh. Semua sudah siap dan lancar. Eh, pembeli Filipina melarang impor kelinci. Padahal, petani milenial kelinci sudah siap, pembayaran sudah siap. Ada force majeure. Terus yang isu petani (milenial) tanaman hias karena ada perang Rusia-Ukraina," imbuhnya.

Selain itu, lanjut Kang Emil, pihaknya sudah meminta kepada bank bjb untuk lebih fleksibel.

"Dinamika ada, dan kita bereskan juga dengan meminta bank bjb untuk lebih fleksibel dalam urusan penagihan dan pembayaran," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya