PKB akan Sowan Golkar, untuk kepentingan Cawapres?

Konstitusi mengatakan setiap calon yang maju menjadi kontestan dalam pilpres harus diusung oleh partai atau koalisi partai dengan ketentuan diatur  yakni harus memenuhi dukungan 20 persen atau 25 persen kursi parlemen.

Direktur Riset Indonesia Presidential Studies, Arman Salam mengatakan aturan ambang batas itu yang membuat calon terombang ambing,  harus tunduk pada langgam partai terlebih bagi calon yang tidak memiliki remot kontrol partai.

Kata Arman, Anies adalah capres potensial dilihat dari hasil survei berberbagai lembaga survei kredibel.  Namun kini nasibnya masih belum jelas.

“Koalisi perubahan yang digadang akan mengusungnya masih sibuk kasak kusuk lobi yang tentunya tidak terlepas dari kepentingan masing masing,” jelas Arman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/2).

Bagi Arman, selagi kepentingan belum terakomodir maksimal maka manuver terus berjalan, koalisi saat ini hakekatnya hanya bergaining saja sebagai warna penanda.

“Belum ada koalisi yang paten.  Kecuali koalisi PDIP yang memang PDIP saja sendiri sudah mampu mengusung capres cawapres,” tandas Cak Imin.

Analisa Arman, manuver PKB yang diagendakan ke Golkar banyak mengandung makna bisa karena belum ada kepastian politik untuk wakil mendampingi Prabowo .
Atas dasar itulah, PKB mencoba mencari pelabuhan lain, atau bisa juga dalam rangka merayu Golkar untuk bergabung dengan Gerindera PKB.

*Yang jelas langkah apapun yang dilakukan partai semua bermuara pada kepentingan politik,” pungkasnya.